Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memburu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Jakarta pada Rabu, 3 Juni 2026, guna mengembangkan operasi tangkap tangan terkait pengurusan izin warga negara asing.
Lembaga antirasuah mendeteksi keberadaan petinggi imigrasi tersebut di wilayah ibu kota setelah menjaring belasan orang dalam operasi senyap sejak Selasa, 2 Juni 2026. Penangkapan total 17 orang itu melibatkan penyelenggara negara serta pihak swasta di beberapa daerah.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan bahwa dirinya sempat bertemu langsung dengan Silmy Karim di kantor kementerian pada siang hari sebelum koordinasi pencarian oleh tim penyidik meluas.
"Tadi sempat komunikasi dan saran saya akomodatif," kata Agus melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026) malam.
Agus Andrianto mengonfirmasi posisi wakilnya yang berada di ibu kota saat pertemuan dinas berlangsung, namun dia belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai lokasi keberadaan sang wamen saat ini.
"(Silmy ada di) Jakarta, karena siang tadi ketemu dengan saya di kantor," ujar Agus.
Di sisi lain, tim penindakan KPK terus bergerak di lapangan untuk melacak keberadaan target demi kelancaran proses hukum kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut.
"Informasi terakhir yang tim dapatkan, keberadaan SK ada di Jakarta dan sekitarnya," kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Budi Prasetyo selaku Juru Bicara KPK menegaskan, pengejaran terhadap pejabat berinisial SK itu dilakukan menyusul penangkapan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah.
"Tim masih terus melakukan pencarian. KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif," ujar Budi.
Pihak KPK memaparkan dari total 17 orang yang ditangkap, delapan orang di antaranya berstatus sebagai penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil, sedangkan sembilan orang lainnya berasal dari sektor swasta.
"Sembilan orang lainnya merupakan pihak swasta," katanya kepada awak media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu malam, 3 Juni 2026.
Operasi penangkapan tersebut dilakukan secara tersebar di beberapa provinsi, di mana dua orang dari pihak swasta diringkus di Bali, sementara Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat ditangkap di daerahnya.
"Informasi terakhir yang kami dapatkan, keberadaan SK (Silmy Karim) ada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, kami mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (3/6) malam.
Selain mengamankan para terperiksa, KPK menyita aset berupa tujuh unit mobil, 15 unit sepeda motor, 11 unit sepeda termasuk merek Brompton dan tipe sepeda gunung, mata uang asing dolar AS dan SGD, serta ratusan gram logam mulia.
"Di mana para pihak tersebut, 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN (penyelenggara negara) diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya," ucap Budi.
KPK mengagendakan gelar perkara pada Rabu malam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring guna menetapkan tersangka resmi dalam kasus perizinan WNA ini.
"Malam ini, KPK akan melakukan ekspose untuk menetapkan status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan," ujar Budi.
Pengembangan penyidikan masih terus bergulir ke wilayah Jawa Barat serta Bali, dan jumlah rincian barang bukti bernilai ekonomis akan diperbarui secara berkala oleh tim penyidik.
"Saat ini tim beberapa masih bergerak di lapangan, jadi nanti kami akan update terus perkembangannya termasuk juga barang bukti-barang bukti yang diamankan, nanti kami akan update secara detail untuk jumlahnya," tutur Budi.
Komisi antirasuah mengimbau publik untuk menunggu pengumuman resmi mengenai siapa saja nama pejabat maupun swasta yang resmi naik status menjadi tersangka.
"Siapa saja yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dari peristiwa tertangkap tangan ini," kata Budi.
Saat dimintai konfirmasi terpisah oleh CNNIndonesia.com mengenai operasi tangkap tangan yang menyeret otoritas Imigrasi Jakarta Barat, Silmy Karim enggan berkomentar banyak dan melimpahkan hak bicara kepada atasannya.
"Sebaiknya ke menteri saja," kata Silmy.
