Komisi Pemberantasan Korupsi mendeteksi keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di wilayah Jakarta dan sekitarnya serta mengimbau yang bersangkutan untuk segera menyerahkan diri pada Rabu (3/6/2026).
Pencarian terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut dilakukan oleh tim penyidik terkait operasi tangkap tangan yang menyasar sejumlah pejabat di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa lembaga antirasuah telah memperoleh informasi mengenai lokasi terkini dari pihak yang dicari oleh tim penindakan.
"Informasi terakhir yang kami dapatkan, keberadaan SK (Silmy Karim) ada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu kami mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).
Penyidik memerlukan kehadiran yang bersangkutan guna mengklarifikasi sejumlah hal, sehingga sikap kooperatif dinilai sangat penting untuk mempercepat proses hukum.
"Kita masih akan menelusuri terkait dengan informasi itu, sehingga tim tentunya kemudian membutuhkan kehadiran dan juga keterangan dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami juga mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif ya, barangkali bisa menyerahkan diri ke KPK sehingga bisa membantu proses penanganan perkara ini," ungkap Budi.
Upaya pelacakan ini merupakan bagian langsung dari rangkaian operasi senyap yang digelar oleh lembaga penegak hukum tersebut di wilayah Jakarta Barat pada hari yang sama.
"Tim masih terus melakukan pencarian. Benar, masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).
Meski demikian, pihak berwenang belum memberikan penjelasan mendalam mengenai keterkaitan maupun peran spesifik dari Wakil Menteri tersebut dalam kasus yang sedang diusut.
"KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi tangkap tangan ini meluas hingga ke wilayah Jawa Barat dan Bali, dengan mengamankan belasan orang termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat atas dugaan suap pengurusan izin tinggal warga negara asing. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai mata uang asing, emas, serta kendaraan roda dua dan roda empat.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memberikan respons terpisah mengenai operasi yang melibatkan jajarannya dan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum.
"Kita hormati proses hukum yang berjalan, arahan kita jelas," kata Agus.
