Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan informasi mengenai anggaran pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar sebagai bahan pengayaan kajian pencegahan. Langkah ini diambil guna memitigasi potensi celah korupsi dalam proses bisnis program tersebut, sebagaimana dilaporkan pada Kamis (7/5/2026).
Lembaga antirasuah tersebut telah memasukkan program Sekolah Rakyat ke dalam kerangka pencegahan. Dilansir dari Nasional, tim KPK kini tengah menelaah tahapan pengadaan untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran dalam realisasinya di lapangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan penegasan mengenai keterlibatan tim pencegahan dalam mengawal program ini di Gedung Merah Putih, Jakarta.
"KPK juga sudah masuk dalam kerangka pencegahan dengan melakukan kajian terkait dengan program Sekolah Rakyat sehingga informasi-informasi ini (sepatu siswa) tentu akan menjadi pengayaan bagi tim," kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Budi menambahkan bahwa sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan mengingat KPK tidak dapat bekerja sendirian dalam mengawasi setiap celah keamanan anggaran.
"Oleh karena itu, KPK tentunya terbuka dalam kerangka pencegahan untuk bersinergi, berkolaborasi dengan pihak siapapun karena kalau kita bicara pencegahan tentu KPK tidak bisa sendiri, butuh sinergitas ya dengan para pemangku kepentingan lainnya," ujarnya Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan klarifikasi bahwa angka Rp 27 miliar tersebut merupakan perencanaan awal dan bukan nilai kontrak akhir. Ia memastikan harga satuan sepatu akan turun setelah melewati proses lelang terbuka yang transparan.
"Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.
Gus Ipul memperkirakan hasil lelang akan menekan harga satuan sepatu yang semula direncanakan sebesar Rp 700.000 menjadi angka yang jauh lebih rendah.
"Kalau sekarang disebut Rp 700.000 (per sepatu), nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu," ucap Gus Ipul, Menteri Sosial.
Penegasan mengenai integritas dalam proses pengadaan juga telah disampaikan kepada seluruh penanggung jawab di lingkungan Kementerian Sosial agar tidak melakukan praktik lancung.
"Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpan dalam proses pengadaan," jelas Gus Ipul, Menteri Sosial.
Terkait foto viral bersama Khofifah Indar Parawansa yang menunjukkan sepatu seharga Rp 100.000-an, Gus Ipul mengonfirmasi bahwa barang tersebut adalah pemberian pribadi dari mantan Gubernur Jawa Timur tersebut.
"Jadi bukan itu yang dimaksud sepatu (Sekolah Rakyat), itu diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat oleh Gubernur Jatim, bukan pengadaan dari Kemensos," jelas Gus Ipul, Menteri Sosial.
Kemensos menekankan bahwa narasi di media sosial seringkali menimbulkan salah paham karena mencampuradukkan pemberian pribadi dengan program resmi pemerintah.
"Supaya tidak jadi salah paham ya, di media sosial itu kan fotonya apa, programnya apa, jadi orang bingung. Jadi fitnah enggak karu-karuannya ini," ucap Gus Ipul, Menteri Sosial.
Gus Ipul menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa pabrik pembuat sepatu dalam foto viral tersebut sama sekali tidak menjalin kerja sama dengan Kemensos dalam proyek Sekolah Rakyat.
"Jadi ini supaya enggak salah paham di media sosial itu kan sampai pabrik sepatunya klarifikasi, 'Saya enggak ikut-ikut,' katanya. Ya memang enggak ikut," tutur Gus Ipul, Menteri Sosial.
