Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sepuluh orang termasuk Bupati Muara Enim Edison dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan pada Senin, 8 Juni 2026.
Penindakan senyap oleh lembaga antirasuah tersebut menjaring lima orang dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima orang lainnya dari pihak swasta selaku pemodal.
"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan," kata Budi Prasetyo, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi saat dikonfirmasi liputan6.com dan tribunnews.com.
Pihak lembaga penegak hukum tersebut masih belum menjabarkan secara rinci mengenai detail perkara korupsi yang sedang ditangani karena operasi di lapangan masih berlangsung.
"Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya," kata Budi Prasetyo.
Berdasarkan laporan tribunnews.com, petugas komisi antirasuah yang dikawal aparat kepolisian bersenjata laras panjang melakukan penyegelan lima ruangan di Kantor Dinas Pendidikan Muara Enim, rumah dinas, serta ruang kerja bupati.
Langkah penegakan hukum ini diduga berkaitan dengan praktik suap proyek pengadaan fasilitas sekolah atau dana pendidikan di kabupaten tersebut.
"Hingga saat ini tim penyidik KPK masih terus bekerja di lapangan untuk mengumpulkan sisa barang bukti dokumen dan elektronik."
Pihak komisi antirasuah kini membawa seluruh pihak yang terjaring operasi tersebut ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
"Kami akan segera meng-update kembali perkembangan terbarunya kepada publik," kata Budi Prasetyo.
Edison merupakan politikus Partai NasDem yang menjabat sebagai Bupati Muara Enim periode 2025–2030 setelah dilantik pada Februari 2025.
Penyidik komisi antirasuah mempunyai waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum serta pasal sangkaan terhadap para pihak yang diamankan.
