Jepang menghadapi krisis demografi serius setelah mencatatkan penurunan populasi tahunan terbesar dalam enam dekade terakhir dengan jumlah kematian melampaui kelahiran hampir satu juta jiwa pada 2024. Data Kementerian Urusan Dalam Negeri menunjukkan angka kelahiran mencapai titik terendah sejak 1899, yakni hanya 686.061 kelahiran berbanding 1,59 juta kematian.
Kondisi ini menempatkan Jepang sebagai negara dengan populasi tertua kedua di dunia setelah Monako menurut catatan Bank Dunia. Dilansir dari Detik iNET, otoritas setempat kini berpacu dengan waktu guna membalikkan tren penurunan tersebut sebelum memasuki dekade berikutnya.
Mantan Menteri Kesehatan Keizo Takemi memberikan peringatan keras mengenai masa depan demografi negara tersebut. Ia menekankan perlunya langkah nyata dalam waktu dekat agar struktur kependudukan tidak semakin memburuk.
Pemerintah Jepang telah mengimplementasikan berbagai strategi mulai dari perluasan fasilitas penitipan anak, subsidi perumahan, hingga pengembangan aplikasi kencan resmi. Bahkan, uji coba sistem kerja empat hari seminggu telah dimulai bagi para pegawai demi mendorong keinginan berkeluarga.
Pakar demografi dan profesor di Universitas Meiji, Ryuichi Kaneko, menilai akar persoalan ini bermula dari fokus ekonomi yang berlebihan pada era pascaperang. Ia menyebut sektor rumah tangga dan pengasuhan telah lama terabaikan dari domain publik.
"I yakin salah satu alasan penurunan angka kelahiran di Jepang menjadi sangat parah adalah karena, pada periode pascaperang, negara tersebut membangun masyarakat yang memprioritaskan aktivitas ekonomi secara ekstrem," cetus Ryuichi Kaneko, Profesor Universitas Meiji.
Kaneko berargumen bahwa beban perawatan selama ini tidak terbagi secara adil dan justru menurunkan nilai dari pekerjaan domestik. Menurutnya, kerangka pembagian kerja berdasarkan gender yang kaku menjadi faktor krusial dalam krisis ini.
"Sementara pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan yang mendukung kehidupan masyarakat seperti pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan perawatan lansia diperlakukan sebagai masalah pribadi, dipisahkan dari ranah publik, dan direndahkan nilainya. Dalam kerangka pembagian kerja berdasarkan gender ini, beban perawatan secara tidak proporsional juga dibebankan kepada perempuan," papar Ryuichi Kaneko, Profesor Universitas Meiji.
Hasil survei tahun 2022 memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan penurunan minat menikah di kalangan dewasa lajang. Faktor ekonomi seperti upah yang stagnan dan biaya hidup tinggi menjadi hambatan utama, di samping budaya patriarki yang masih membebani perempuan dengan peran pengasuh tunggal.
Guna menanggulangi dampak lebih lanjut, pemerintah Jepang menyetujui paket anggaran sebesar 5 miliar dolar AS pada akhir 2023. Dana tersebut dialokasikan untuk memperluas tunjangan anak dan meningkatkan dukungan pendidikan nasional.
Langkah tambahan juga diambil melalui pelonggaran aturan imigrasi untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di sektor manufaktur dan perawatan lansia. Reformasi kebijakan ini ditargetkan mampu melipatgandakan jumlah tenaga kerja asing pada tahun 2040 mendatang.
