Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa krisis industri media nasional telah menjadi ancaman bagi kualitas informasi publik dan demokrasi digital di Jakarta Pusat pada Rabu (13/05/2026). Tekanan ekonomi akibat disrupsi teknologi menyebabkan pergeseran belanja iklan ke platform digital serta perubahan drastis dalam distribusi informasi di tingkat global maupun lokal.
Nezar menyoroti fenomena kemudahan pendirikan media baru yang tidak dibarengi dengan kemampuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis secara berkelanjutan. Kondisi ini memaksa perusahaan media terus mencari model bisnis baru guna menghadapi dominasi platform global dan perkembangan kecerdasan artifisial (AI).
"Saat ini membuat media itu mudah, yang susah itu jualnya. Sekarang semua orang bisa bikin media, tapi apakah bisa bertahan dan sustainable? Itu tantangannya," kata Nezar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Laporan dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menunjukkan kehadiran fitur AI pada mesin pencari telah memicu penurunan trafik media secara signifikan. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan perusahaan yang berujung pada kebijakan efisiensi biaya hingga pemutusan hubungan kerja.
"Ada media yang biasanya memperoleh puluhan juta page views per hari, sekarang turun sampai hampir sepuluh kali lipat. Ketika traffic turun, revenue juga turun. Akibatnya perusahaan harus mengendalikan biaya dan akhirnya terjadi PHK," ujar Nezar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Wamenkomdigi memperkirakan tekanan terhadap industri media akan berlanjut hingga pertengahan tahun 2026, khususnya pada sektor televisi lokal. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga integritas informasi agar tidak sepenuhnya dikuasai oleh platform digital atau pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Nah, kita tidak bisa membiarkan informasi publik ini hanya dikendalikan platform atau buzzer-buzzer yang kualitas informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Information integrity atau kualitas informasi publik itu menjadi taruhan," tegas Nezar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang lebih adil melalui regulasi Perpres Publisher Rights untuk memberikan posisi tawar yang setara bagi perusahaan media di hadapan platform digital. Langkah ini diambil guna menekan risiko penyebaran disinformasi dan konten manipulatif yang muncul akibat melemahnya media arus utama.
"Pemerintah sudah mencoba mengusahakan agar relasi dengan platform lebih fair dengan membuat Perpres Publisher Rights, supaya media punya posisi yang lebih setara ketika berbicara dengan platform," tutur Nezar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Selain kebijakan regulasi, laporan Nielsen 2026 menekankan pentingnya pendekatan holistik bagi pengelola media dengan mengintegrasikan televisi linier, layanan streaming, dan platform digital. Strategi ini dianggap krusial untuk menjangkau audiens yang kini hidup dalam ekosistem media yang terfragmentasi dan sangat personal.
Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan industri media. Kerja sama ini bertujuan mendukung penyebaran informasi yang sehat dan kredibel di tengah percepatan transformasi digital nasional.
