Hubungan diplomatik antara Kroasia dan Israel memasuki babak baru setelah kantor kepresidenan di Zagreb secara resmi menolak penunjukan duta besar baru Israel pada Senin (18/5).
Keputusan tersebut diambil langsung oleh Presiden Zoran Milanovic sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan operasional militer pemerintahan Tel Aviv di wilayah Jalur Gaza.
Pemerintah Kroasia menegaskan bahwa penolakan ini sudah bulat dan tidak dapat diganggu gugat oleh intervensi dari luar.
"Duta besar yang diusulkan oleh Negara Israel tidak menerima, dan tidak akan menerima, persetujuan Presiden Republik Zoran Milanovic karena kebijakan yang dijalankan otoritas Israel saat ini," demikian pernyataan kantor presiden Kroasia.
Selain masalah kebijakan luar negeri, Zagreb juga menyayangkan sikap Israel yang terkesan melompati prosedur diplomatik dengan mengumumkan nama calon diplomat sebelum ada konfirmasi resmi dari kepala negara.
"Tekanan publik atau politik, dalam hal ini dari pihak Israel, tidak akan mengubah keputusan Presiden Republik," lanjut pernyataan tersebut.
Masa jabatan Gary Koren selaku Duta Besar Israel untuk Zagreb dijadwalkan selesai pada akhir Mei. Posisi tersebut rencananya diisi oleh Nisan Amdor yang akan bertugas bulan depan sebagai kuasa usaha atau charge d’affaires, sebuah jabatan yang tidak memerlukan persetujuan presiden.
Perselisihan antara Presiden Milanovic dan Gary Koren sendiri telah menegang sejak beberapa bulan lalu, terutama setelah isu keterlibatan intelijen Iran dihembuskan.
"Kami tidak ingin infeksi dan kuman milik orang lain di Kroasia, baik Iran maupun Israel," kata Milanovic pada Maret lalu.
Pernyataan keras tersebut langsung memicu ketegangan horizontal dan mendapat kecaman balik dari Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar.
Saar menuduh Milanovic menggunakan "bahasa penuh kebencian terhadap Israel dan zionisme".
Sejauh ini, Milanovic dikenal sebagai salah satu pemimpin di Eropa yang paling vokal mengkritik operasi militer Israel di Gaza dan menuduh Tel Aviv melakukan kejahatan perang brutal. Konflik di Gaza sejak Oktober 2023 dilaporkan telah menewaskan hampir 73 ribu warga Palestina berdasarkan data otoritas setempat.
Di sisi lain, laporan dari RT menyebutkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin turut melayangkan kritik terhadap blokade Gaza dan menyerukan urgensi solusi dua negara.
