Mantan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita membeberkan fakta di balik pertemuan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII di Kantor Bappenas pada 20 Mei 1998 yang mendahului pengunduran diri Presiden Soeharto. Ginandjar menegaskan dalam siniar Gaspol! Kompas.com pada Kamis (14/5/2026) bahwa pertemuan tersebut bertujuan mencari jalan keluar atas krisis nasional.
Situasi keamanan Jakarta yang kian genting akibat kerusuhan massa dan gelombang demonstrasi besar menjadi pemicu utama diskusi intensif para pejabat tersebut. Melalui koordinasi di Kantor Bappenas, para menteri merumuskan surat resmi yang ditujukan kepada Presiden ke-2 RI sebagai peringatan atas potensi kolapsnya ekonomi nasional.
"Jadi memang pendirian para menteri ini, ya, sebaiknya Pak Harto mencari jalan keluar. Kita tidak bilang mundur, kan, mencari jalan keluar saja, mencari jalan untuk bisa menyelesaikan masalah itu," kata Ginandjar Kartasasmita, Mantan Menko Ekuin.
Ginandjar menjelaskan bahwa substansi surat tersebut murni bertujuan untuk menyelamatkan posisi Soeharto agar tidak mengalami nasib tragis seperti pemimpin otoriter di negara lain. Para menteri juga menyatakan bahwa pembentukan kabinet baru hasil reshuffle bukan merupakan solusi efektif bagi tuntutan masyarakat saat itu.
"Kita enggak mau terjadi, beliau (Soeharto) diperlakukan seperti Marcos gitu oleh rakyat. Dan kita kan enggak bisa, tahu kalau rakyat itu enggak bisa dikendalikan. Jadi kita sejujur-jujurnya ingin menyelamatkan Pak Harto," ucap Ginandjar.
Dalam tinjauan intelektualnya, Ginandjar menilai jatuhnya rezim Orde Baru merupakan konsekuensi dari gelombang demokratisasi global yang tidak dapat dihindari. Indonesia menjadi negara otoritarian terakhir di kawasan Asia setelah jatuhnya kekuasaan Ferdinand Marcos di Filipina dan transisi di Korea Selatan.
"Demi loyalitas kita saya tentu ingin Pak Harto bisa terus, ya. Tapi sebagai seorang intelektual, sebagai seorang yang berpikir, kita lihat kejadian di mana-mana kan tidak bisa melawan arus sejarah," kata Ginandjar.
Kecenderungan politik dunia pada era tersebut memang mengarah pada keterbukaan sistem pemerintahan. Ginandjar menekankan bahwa perubahan zaman telah menjadi kekuatan alam yang tinggal menunggu waktu untuk menyentuh Indonesia.
"Seluruh dunia itu ada gerakan untuk ke arah keterbukaan, demokratisasi," imbuh Ginandjar.
Ginandjar mengibaratkan fenomena keruntuhan rezim tersebut sebagai ketentuan alam yang sudah terjadi di berbagai belahan dunia. Menurutnya, mustahil bagi pemerintah saat itu untuk terus bertahan di tengah gejolak sejarah yang sedang berlangsung.
"Cuma kita yang masih bertahan. Nah, itu yang saya pikir, nggak mungkin kita melawan sejarah, tidak mungkin melawan gejolak zaman. Kalau ada yang bilang, itu sunnatullah. Sudah nggak bisa lagi kita melawan itu, sudah terjadi di mana-mana, sudah kehendak alam lah. Jadi tinggal tunggu waktu," ujar Ginandjar.
Upaya untuk berkomunikasi langsung dengan Soeharto sempat dilakukan oleh Ginandjar bersama Menko Kesra dan Menko Polkam di Jalan Cendana. Namun, dalam pertemuan malam hari tersebut, para menteri justru terdiam karena pembicaraan sang Presiden tidak menyentuh substansi krisis.
"Jadi waktu itulah ada pemikiran bagaimana menyelamatkan Pak Harto, utamanya kan menyelamatkan Pak Harto. Saat itu kita bicara sama Mbak Tutut dengan segalanya. Tapi, ya, kejadian akhirnya begitu. Akhirnya beliau mundur," jelas Ginandjar.
Terkait teknis penyampaian surat, Ginandjar mengaku sempat menghubungi Siti Hardijanti Rukmana dan Panglima ABRI Wiranto. Hal ini menyebabkan rencana Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menghadap Presiden pada malam tersebut dibatalkan oleh pihak Istana.
"Jadi sebelum surat itu dikirim, beliau sudah mundur. Jadi beliau (Pak Habibie) sudah kita kirim surat. Dikirim surat, telepon melalui ajudan Presiden waktu itu. (Mensesneg bilang) 'Enggak usah lagi, Pak, karena Bapak Presiden meminta Pak Habibie besok datang jam 7 pagi. Beliau akan menyerahkan tanggung jawab kepada Pak Habibie," kata Ginandjar.
Ginandjar menambahkan bahwa meskipun surat secara fisik tidak sampai tepat waktu, resonansi dari kegelisahan kabinet kemungkinan besar telah didengar oleh Soeharto. Penarikan dukungan dari pimpinan DPR/MPR juga menjadi faktor penentu keputusan berhenti tersebut.
"Pak Harto itu memutuskan mundur karena mungkin merasa sudah tidak didukung. DPR kan sudah menyatakan mundur. Kita menteri-menterinya sudah meminta membentuk kabinet baru, lah, suratnya begitu. Membentuk kabinet reformasi, karena kabinet ini tidak bisa diterima oleh masyarakat," ujar Ginandjar.
Kekhawatiran akan pecahnya bentrokan antara militer dan massa mahasiswa menjadi pertimbangan berat bagi para menteri. Berdasarkan laporan BabelInsight dan Koranmanado, pengunduran diri akhirnya resmi diumumkan pada 21 Mei 1998 pagi hari.
"Bagaimana bisa bikin mahasiswa mundur? Enggak ada, kecuali ditembakin, ditembak malah makin ramai. Di UI kan baru terjadi baru beberapa waktu sebelumnya ada mahasiswa ditembak. Jadi kita kan tidak ingin terjadi begitu," beber Ginandjar.
Ginandjar menekankan bahwa para menteri tidak berniat mengkhianati atau membelot dari kepemimpinan Soeharto. Langkah kolektif tersebut diambil semata-mata untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih luas di masyarakat.
"Nanti yang terjadi kan konflik antar tentara, yang menjaga beliau karena tugasnya menjaga beliau, dengan masyarakat," imbuhnya.
Ginandjar menegaskan kembali bahwa posisi para menteri saat itu adalah mengingatkan risiko fatal bagi negara jika krisis tidak segera diakhiri. Fokus utamanya adalah melaporkan kondisi ekonomi yang diprediksi akan runtuh total dalam waktu singkat.
"Kita tidak bilang (meminta) beliau mundur. Sama sekali tidak ada dan tidak ada dalam pemikiran kita (meminta Soeharto mundur)," kata Ginandjar.
Sikap para menteri dalam surat tersebut juga menegaskan bahwa mereka tidak menolak bergabung dalam formasi pemerintahan baru, namun menekankan urgensi penyelesaian masalah mendasar. Laporan dari Kompas.com mencatat bahwa Ginandjar dan kolega memandang situasi saat itu sudah di luar kendali kabinet yang ada.
"Kita harus lapor bahwa dalam seminggu bisa kolaps ekonomi ini," ujar Ginandjar.
Menutup penjelasannya, Ginandjar mengakui suasana canggung saat menghadap Soeharto terakhir kali sebelum pengumuman mundur. Dialog yang terjadi saat itu sama sekali tidak menyinggung kondisi keamanan Jakarta yang sedang membara.
"Beliau bicara macam-macam, tapi sama sekali tidak berhubungan dengan kondisi saat itu," ujar Ginandjar.
Ia menceritakan ketidakberdayaan para menteri untuk menyela pembicaraan Presiden di tengah situasi darurat tersebut. Perasaan buntu menyelimuti para menko yang hadir di kediaman resmi tersebut.
"Dan kita nggak bisa ngomong lagi, jujur saja," lanjut Ginandjar.
