Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan aparat TNI dalam pembubaran acara nonton bareng (nobar) film Pesta Babi karya Dandhy Laksono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026), seperti dilansir dari Nasional.
Maruli menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan instruksi langsung dari komando TNI, melainkan keputusan pemerintah daerah (pemda) demi menjaga keamanan wilayah dari risiko keributan.
"Ya itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung," ujar Maruli, Jenderal TNI.
Mantan Pangkostrad tersebut menambahkan bahwa pihak pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dalam mengoordinasikan pengamanan di wilayah mereka sendiri.
"Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah. Gitu loh, mengamankan situasi-situasinya," sambung Maruli, Jenderal TNI.
Lebih lanjut, Maruli menyatakan keraguannya terhadap akurasi konten film tersebut dan membantah tudingan bahwa institusi TNI bersikap antikritik.
"Bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya, pemerintah daerahnya memutuskan untuk itu, kan instruksinya tidak ada. Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Ya, coba saja, ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berduit lah," tukas Maruli, Jenderal TNI.
Meski mengkritik latar belakang produksi film tersebut, pimpinan AD ini tetap menghormati hak setiap warga negara untuk mengekspresikan pendapat.
"Kami meyakinkan program itu berjalan, tidak ada yang tersakiti. Kalau dilihat, mungkin teman-teman belum pernah lihat ke sana ya. Itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, sekolahnya juga tidak. Ya, kami justru banyak hadir ke sana banyak membantu mereka. Coba saja komunikasi langsung dengan orang-orang di sana," imbuh Maruli, Jenderal TNI.
Sebelumnya, kegiatan pemutaran film di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB, dihentikan oleh aparat gabungan pada Selasa (12/5/2026) malam.
Ketua Cabang HMI KSB, Indra Dwi Herfiansyah, mengonfirmasi bahwa operasi pembubaran tersebut melibatkan personel Intel Kodim 1628/KSB, Satpol PP, serta perangkat Kelurahan Telaga Bertong.
"Awalnya kami hendak nobar di salah satu sekolah swasta, namun terjadi penolakan karena diduga ada intervensi dari berbagai pihak sehingga kami gelar nobar di Sekretariat HMI Cabang Sumbawa Barat namun dibubarkan aparat dan sejumlah unsur,” kata Indra, Ketua Cabang HMI KSB.
Insiden pemberhentian paksa ini diwarnai ketegangan dan adu mulut ketika petugas mempertanyakan kelengkapan izin administrasi kegiatan kepada pihak penyelenggara.
Aparat mengklaim langkah ini diambil untuk meredam keresahan warga sekitar, meskipun pihak HMI menyangsikan alasan tersebut karena tidak ada massa warga yang mendatangi lokasi.
"Jika di lapangan terbuka, boleh jadi akan timbul konflik karena terbuka untuk umum. Tetapi ini di dalam sekretariat, yang diundang hanya aktivis HMI. Kami organisasi resmi," tegas Indra, Ketua Cabang HMI KSB.
