Negara kepulauan Kuba dilaporkan mengalami krisis energi parah berupa pemadaman listrik secara nasional secara terus-menerus akibat langkah Amerika Serikat yang memblokade pasokan bahan bakar ke wilayah tersebut.
Krisis energi ini semakin memburuk setelah satu-satunya kapal tanker dari Rusia yang berhasil masuk kini telah habis pasokannya, sementara tekanan ekonomi dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump terus berjalan.
Menteri Energi Kuba Vicente de la O Levy memberikan penjelasan mengenai situasi terkini terkait pasokan bahan bakar yang tersendat tersebut melalui saluran televisi pemerintah Kuba.
"Dan minyak itu kini telah habis. Dampak blokade memang sangat merugikan kami... karena kami masih belum menerima bahan bakar," kata Menteri Energi Vicente de la O Levy kepada televisi pemerintah, dikutip AFP, Sabtu (16/5).
Merespons situasi kemanusiaan yang mendesak ini, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menyuarakan tuntutannya agar pihak Amerika Serikat segera menghentikan kebijakan blokade energi tersebut.
"Kerusakan itu bisa dikurangi dengan cara yang jauh lebih sederhana dan cepat, yakni dengan mencabut atau melonggarkan blokade, karena diketahui situasi kemanusiaan ini dihitung dan diciptakan dengan dingin," katanya.
Di tengah situasi sulit ini, kontak diplomatik tingkat tinggi tetap berjalan, termasuk kunjungan mengejutkan dari Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) John Ratcliffe ke Havana pada Kamis pekan lalu.
Pemerintah Kuba menilai bahwa pertemuan dengan perwakilan intelijen Amerika Serikat tersebut menjadi momentum penting untuk membicarakan posisi strategis negara mereka.
"Pertemuan dengan Ratcliffe berlangsung dalam konteks yang ditandai oleh kompleksitas hubungan bilateral, dengan tujuan berkontribusi terhadap dialog politik antara kedua negara," tulis pernyataan Pemerintah Kuba.
Pihak Havana menggunakan kesempatan tersebut untuk menegaskan posisi politik luar negeri mereka yang tidak pernah bermaksud mengancam keamanan wilayah Amerika Serikat.
"Kuba tidak pernah mendukung aktivitas bermusuhan apa pun terhadap Amerika Serikat," imbuh pernyataan itu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio merespons krisis tersebut dengan menawarkan opsi bantuan dana kemanusiaan, namun menolak menyalurkannya melalui struktur pemerintahan Kuba.
"Rakyat Kuba harus tahu ada bantuan makanan dan obat-obatan senilai US$100 juta yang tersedia bagi mereka saat ini. Ini adalah kepentingan nasional kami untuk memiliki Kuba yang makmur, bukan negara gagal yang berjarak 90 mil dari pantai kami," katanya.
Tekanan terhadap Kuba semakin meningkat sejak awal tahun setelah pasukan militer Amerika Serikat melengserkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Januari, yang berujung pada penutupan total jalur pasokan minyak utama Kuba.
