Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk merefleksikan kemandirian bangsa di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG berskala besar. Program ini dirancang untuk menyentuh puluhan juta anak Indonesia sebagai investasi menuju generasi emas 2045, seperti dilansir dari Nasional.
Hasil awal program ini menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen setelah satu tahun berjalan. Namun, di balik capaian tersebut, tersimpan persoalan struktural terkait pemenuhan bahan baku yang masih bergantung pada pasar global.
Badan Gizi Nasional mengungkap bahwa sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih berasal dari impor. Selain itu, lebih dari separuh kebutuhan daging sapi juga bertumpu pada pasokan dari luar negeri.
Ketergantungan impor pangan Indonesia dinilai telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Komoditas seperti susu, kedelai, gandum, hingga bawang putih sebagian besar masih bergantung pada pasar global.Kondisi ini membuat stabilitas program rentan terhadap gejolak geopolitik dan kenaikan harga pangan dunia. Situasi tersebut dinilai tidak mencerminkan kedaulatan pangan yang mandiri.
Pemerintah sendiri telah meningkatkan anggaran program ini secara drastis. Dari Rp 71 triliun pada 2025, alokasi anggaran melonjak menjadi ratusan triliun rupiah pada 2026.
Kendala Distribusi dan Pengawasan Kualitas
Meskipun anggaran meningkat tajam, kualitas pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala besar. Data CISDI menunjukkan hanya sekitar 17 percent menu MBG yang memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi.
Masalah manajemen logistik juga ditemukan di sejumlah sekolah dasar di Jakarta. Beberapa makanan dilaporkan tiba terlalu pagi sebelum aktivitas sekolah dimulai, sementara yang lain terlambat hingga mengganggu proses belajar.
Persoalan paling serius adalah munculnya kasus keracunan makanan di berbagai daerah. Data hingga April 2026 mencatat sebanyak 33.626 pelajar menjadi korban keracunan MBG sejak tahun 2025 akibat makanan basi hingga lauk yang belum matang.
Peluang dan Realitas Ekonomi Rakyat
Program MBG sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi desa melalui penyerapan produk petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal. Petunjuk teknis MBG 2026 sudah mengarah pada pengutamaan pemasok lokal.
Namun, dominasi perusahaan katering besar dengan modal kuat berpotensi menggeser posisi pelaku usaha kecil di lapangan. Selain itu, pemenuhan kekurangan daging dan susu nasional masih cenderung diarahkan pada investasi asing dibandingkan penguatan peternak lokal.
Sebagai perbandingan, negara seperti Brasil mewajibkan sebagian pengadaan pangan sekolah berasal dari petani keluarga kecil. India juga memanfaatkan program serupa sebagai instrumen pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan melalui pembangunan ekosistem lokal.
Langkah Pembenahan Program
Terdapat beberapa poin mendasar yang harus dibenahi agar program ini berjalan optimal. Pertama, prioritas harus diberikan pada penggunaan pangan lokal seperti tempe, ikan, telur, jagung, dan umbi-umbian.
Kedua, penegakan pengawasan dan transparansi anggaran mutlak diperlukan untuk memastikan keamanan konsumsi. Ketiga, negara harus memastikan pelaku ekonomi rakyat terlibat penuh sebagai bagian utama dalam rantai pasok kebijakan ini.
