Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengajak PT Bank Syariah Nasional (BSN) untuk terlibat dalam pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan kota baru Kabupaten Tangerang pada Rabu (13/5/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan lahan strategis untuk hunian rakyat. Proyek tersebut direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 5 hektar yang telah disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Keterlibatan perbankan syariah diharapkan mampu mempercepat ketersediaan rumah susun subsidi dan hunian layak. Dilansir dari Kompas, Maruarar Sirait menjelaskan rencana ini dalam koordinasi bersama pimpinan perbankan tersebut di Jakarta.
“Kemudian juga yang ketiga, kita bicara tadi soal rencana kota baru ya Pak? Jadi langsung kita ada akses, kebetulan Menteri Hukum sudah menyiapkan tanah sekitar 4,5 (hektar)-5 hektar di Tangerang,” kata Ara saat bertanya dengan Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Pemerintah menilai ketersediaan lahan di wilayah Tangerang memiliki potensi besar untuk menjadi model pengembangan kawasan terpadu. Maruarar menyebut lokasi ini bisa menjadi proyek percontohan dalam skema pembiayaan perbankan syariah.
“Jadi, mungkin ada salah satu yang akan jadi contoh untuk BSN untuk mengembangkan kota baru,” ujarnya.
Rencana pengembangan kota baru ini merupakan kelanjutan dari koordinasi intensif bersama Satuan Tugas Perumahan. Fokus utama proyek ini adalah menyediakan akses hunian yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung.
“Kita akan sampaikan sesuai rapat dua minggu lalu dengan Pak Ketua Satgas, Pak Hashim. Sekarang lagi bekerja Pak Robe dan tim untuk mensurvei lokasi-lokasi yang strategis, yang cocok untuk kota baru dan juga untuk rumah susun subsidi,” katanya.
Konsep pembangunan kawasan tidak hanya terbatas pada hunian bagi kelompok berpenghasilan rendah saja. Pemerintah merancang kota tersebut agar inklusif bagi masyarakat kelas menengah dengan penyediaan sarana publik yang lengkap.
“Kota itu nanti bisa untuk yang MBR, untuk juga yang menengah. Dan juga fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, olahraga dan sebagainya,” ujar Maruarar.
Tim teknis saat ini terus melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kelayakan lokasi sebelum konstruksi dimulai. Penentuan titik koordinat pembangunan mengikuti arahan dari kementerian terkait yang menyediakan aset lahan tersebut.
“Nanti datang survei sama Pak Robe ya, bisa dilihat. Ada lokasi-lokasi yang detail yang pasti itu rekomendasi dari Bapak Menteri Hukum,” tutup dia.
