Ribuan perwakilan masyarakat adat dan buruh tani dari wilayah Amazon tiba di La Paz, Bolivia, pada pekan ini setelah melakukan aksi jalan kaki selama lebih dari 20 hari untuk menuntut pencabutan Undang-Undang Lahan 1720. Regulasi baru yang disahkan pada April 2026 tersebut memicu protes nasional karena dianggap mempermudah korporasi besar merampas tanah masyarakat adat melalui mekanisme agunan bank.
Aksi demonstrasi ini bermula dari departemen Pando dan Beni, di mana para peserta menempuh perjalanan berat melintasi medan tropis hingga dataran tinggi yang membeku. Kehadiran mereka di ibu kota disambut oleh federasi serikat buruh tambang FSTMB dan persatuan petani CSUTCB dalam sebuah rapat akbar solidaritas pada Senin, 11 Mei 2026.
Ketua federasi petani perempuan di Beni, Miriam Palomeque, memberikan semangat kepada para demonstran dalam pidato sambutannya di tengah ketegangan yang meningkat di ibu kota.
"Dengan keberanian, dengan keteguhan hati, kita telah sampai di sini saudara-saudari, arriba las mujeres!" seru Miriam Palomeque, Ketua Federasi Petani Perempuan Beni.
Pemerintah berdalih bahwa UU 1720 memberikan kebebasan bagi petani kecil untuk mengubah status lahan mereka menjadi properti "menengah" agar bisa mendapatkan pinjaman modal. Namun, para kritikus memperingatkan bahwa perubahan status tersebut justru menghapus perlindungan hukum yang selama ini mencegah tanah petani kecil disita atau dijual kepada pihak swasta.
Pemimpin serikat petani, Oscar Cardozo, menegaskan dalam pertemuan publik bahwa lahan bagi mereka bukan sekadar komoditas ekonomi melainkan fondasi kehidupan kolektif.
"Hidup kami adalah kolektif, bukan individual. Tanah harus dihormati; itu tidak untuk dijual," tegas Oscar Cardozo, Pemimpin Serikat Petani.
Dampak dari kebijakan ini dikhawatirkan akan memperparah angka deforestasi di Bolivia yang mencapai 620.630 hektare pada tahun lalu. Wilayah dataran rendah di timur, seperti Santa Cruz, menjadi titik paling rentan terhadap ekspansi industri kedelai dan peternakan sapi skala besar.
Menteri Pembangunan Pedesaan, Óscar Mario Justiniano, menyatakan bahwa aturan tersebut bersifat sukarela dan ditujukan untuk modernisasi sektor pertanian.
"Undang-undang ini memberikan kebebasan keputusan. Ini bersifat sukarela, dan memungkinkan produsen untuk berkembang dan mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk memodernisasi serta meningkatkan produksi mereka," kata Óscar Mario Justiniano, Menteri Pembangunan Pedesaan.
Di sisi lain, para ahli hukum dan peneliti agraria menilai regulasi ini melanggar konstitusi karena ditetapkan tanpa konsultasi dengan masyarakat terdampak. Roger Adan Chambi, seorang pengacara Aymara, menyoroti adanya aliansi pemerintah dengan sektor agribisnis yang mengabaikan sektor rakyat.
"Jauh dari menjadi peluang bagi produsen kecil untuk mengakses kredit, undang-undang ini memperlemah hak milik petani dan komunitas adat, terutama mereka yang bertahan di garis depan pertanian," ujar Roger Adan Chambi, Spesialis Hukum Lahan Adat.
Ketegangan semakin memuncak setelah organisasi payung seperti Central Obrera Boliviana (COB) menyatakan mogok kerja nasional hingga Presiden Rodrigo Paz mengundurkan diri. Kondisi ekonomi Bolivia yang terpuruk akibat anjloknya pendapatan hidrokarbon diduga menjadi alasan pemerintah mendorong ekstraktivisme agraria secara agresif.
Peneliti dari Yayasan TIERRA, Wilfredo Plata, menyarankan agar negara memberikan akses kredit tanpa harus menjadikannya bersyarat pada kepemilikan lahan.
"Dampaknya akan menjadi pasar tanah yang lebih akut, terutama di dataran rendah bagian timur, di mana pertumbuhan kepemilikan tanah besar, dengan mengorbankan kepemilikan kecil yang diubah menjadi properti ukuran sedang, bisa menjadi sangat besar," kata Wilfredo Plata, Peneliti Yayasan TIERRA.
Direktur Yayasan TIERRA, Juan Pablo Chumacero, juga mengingatkan adanya risiko konsolidasi lahan oleh pemain besar melalui cara-cara baru yang dimungkinkan oleh undang-undang ini.
"Secara efektif, ada risiko pasar tanah akan menjadi lebih dinamis dan cara-cara baru perampasan tanah, untuk konsolidasi, akan muncul," tutur Juan Pablo Chumacero, Direktur Yayasan TIERRA.
Meski sebagian massa sempat mereda setelah adanya kesepakatan antara pemerintah dan kelompok CIDOB, gelombang protes lainnya tetap bertahan di La Paz. Para demonstran menyatakan tidak akan beranjak sampai undang-undang tersebut sepenuhnya dibatalkan demi menjaga kedaulatan wilayah mereka.
"Rakyat tidak dikonsultasikan, [dan karena itu] rakyat bangkit!" pungkas salah satu peserta aksi dalam pertemuan publik tersebut.
