Sejumlah pengelola media digital membantah pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari yang menyebut mereka sebagai mitra pemerintah dalam New Media Forum pada Rabu (6/6/2026). Dilansir dari Nasional, klaim tersebut mencatut puluhan nama akun media populer yang sebelumnya disebut sebagai "homeless media".
Kepala Bakom RI M Qodari sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya merangkul para pelaku media baru tersebut untuk memperluas jangkauan komunikasi publik. Langkah ini disebut sebagai transformasi dari media yang tidak memiliki wadah tetap menjadi bagian dari ekosistem komunikasi digital pemerintah.
"New Media Forum ini sebuah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media, tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media," ujar Qodari.
Pemerintah menilai kolaborasi ini krusial untuk mengikuti perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Qodari berpendapat bahwa kanal digital kini telah menjadi realitas sosial yang tidak bisa diabaikan oleh lembaga negara.
"Tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realitas media atau realitas komunikasi kita, sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dan sosial kemasyarakatan," jelas Qodari.
Upaya merangkul media baru ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan standar kualitas konten mereka agar setara dengan media arus utama. Melalui forum ini, Bakom berharap terjalin komunikasi dua arah yang lebih efektif.
"Jadi justru kalau dijauhi malah susah ngomong kita. Ya kan? Tambah dulu nih silaturahmi kan begitu. Kalau silaturahmi kan nanti poin-poin masukan, saran, itu bisa tersampaikan dengan baik," kata Qodari.
Namun, pernyataan tersebut segera menuai penolakan dari pihak-pihak yang namanya tercantum dalam daftar mitra. Founder Bapak2ID, James Jan Markus, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam agenda yang dipaparkan Bakom tersebut pada Kamis (7/5/2026).
"Beritanya tidak benar, and kami tidak pernah menghadiri acara yang disebutkan," ujar James Jan Markus.
James menekankan bahwa Bapak2ID menjaga independensi dan tidak berafiliasi dengan organisasi mana pun. Pihaknya juga telah meminta penghapusan nama akun mereka dari daftar pemberitaan mengenai kemitraan pemerintah tersebut.
"Kami tidak terafiliasi dengan apa pun. Kami sudah berdiskusi dan meminta pihak Tempo untuk menghapus nama akun kami, karena berita tidak sesuai," imbuh James Jan Markus.
Pihak Narasi turut mengeluarkan pernyataan sikap resmi melalui kanal media sosial mereka untuk meluruskan informasi tersebut. Ada empat poin utama yang ditekankan Narasi, termasuk penegasan status mereka sebagai media resmi yang terverifikasi Dewan Pers.
"Pertama, tidak bergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF). Kedua, Narasi tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menghadiri pertemuan maupun jumpa pers terkait INMF atau Badan Komunikasi Pemerintah pada 6 Mei 2026. Ketiga, Narasi menyatakan diri sebagai media resmi yang terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers dengan nomor sertifikat 472/DP-Verifikasi/K/XI/2019. Keempat, Narasi beroperasi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang tercantum pada situs resmi Dewan Pers," tulis pernyataan resmi Narasi.
Penolakan serupa disampaikan oleh tim pengelola akun Ngomongin Uang yang menyatakan tidak pernah menjalin komunikasi dengan Bakom RI. Mereka membantah telah menghadiri pertemuan atau menerima undangan resmi dalam bentuk apa pun.
"Oleh karena itu, klaim (Bakom RI) di berbagai media yang menyatakan bahwa Ngomongin Uang "digandeng" ataupun menjadi "mitra" pemerintah adalah tidak benar," tulis pernyataan sikap Tim Ngomongin Uang.
