Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen nol toleransi terhadap segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren menyusul isu disinformasi terkait kasus di sebuah pesantren di Pati, Jawa Tengah, Rabu (6/5/2026), sebagaimana dilansir dari Cahaya.
Langkah ini diambil guna merespons konten menyesatkan yang beredar di publik serta demi menjaga integritas lembaga pendidikan keagamaan. Kemenag memastikan perlindungan martabat kemanusiaan menjadi prioritas utama dalam menangani kasus tersebut.
"Sikap saya terkait tindak kekerasan seksual itu jelas dan tegas. Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Saya tidak pernah menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan," ujar Menag Nasaruddin Umar, Menteri Agama.
Penegasan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Menag menyatakan bahwa segala tindakan yang melanggar etika harus dihadapi secara kolektif oleh seluruh elemen masyarakat.
"Saya tidak hanya sebagai Menteri Agama, tapi sebagai seorang manusia juga menyatakan semua yang bertentangan dengan moralitas itu harus menjadi musuh bersama," sambung Menag Nasaruddin Umar, Menteri Agama.
Kementerian Agama menginginkan institusi pendidikan Islam bertransformasi menjadi ruang yang sepenuhnya aman bagi para santri. Hal ini berkaitan dengan konsep perlindungan jiwa yang menjadi inti dari tujuan hukum Islam dalam menjaga keamanan peserta didik.
"Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kita untuk belajar, harus menjadi contoh masyarakat yang ideal," tegas Menag Nasaruddin Umar, Menteri Agama.
Sebagai tindakan konkret, Kemenag telah menghentikan sementara proses penerimaan santri baru di pesantren yang bersangkutan di Pati. Kebijakan ini diambil agar penanganan kasus hukum dapat berjalan maksimal tanpa hambatan administratif tambahan.
Selain penghentian izin sementara, ratusan santri difasilitasi untuk pindah ke lembaga pendidikan lain guna menjamin hak belajar mereka tetap terpenuhi. Kemenag juga melarang pihak terduga terlibat untuk menjalankan aktivitas pengasuhan selama proses hukum berlangsung.
Masyarakat diimbau untuk bersikap kritis terhadap informasi yang belum tervalidasi agar tidak memperkeruh suasana. Cerdas dalam menggunakan media sosial menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial di tengah penanganan kasus hukum yang sedang berjalan.
"Mari menjadi pemutus rantai hoaks dengan saring sebelum sharing. Cerdas bermedia sosial adalah cara kita menjaga kedamaian untuk sesama," tandas Menag Nasaruddin Umar, Menteri Agama.
Untuk perbaikan sistemik jangka panjang, Kemenag membentuk satuan pembinaan pondok pesantren guna memperkuat pengawasan. Satuan ini bertugas melakukan pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan dan mengawasi aktivitas pengasuhan secara rutin bersama pimpinan pesantren.
