Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pembangunan perumahan rakyat akan memacu kemajuan daerah melalui penguatan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penegasan tersebut disampaikan Tito saat berdialog bersama pengembang di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa (5/5/2026).
Realisasi penyediaan hunian bagi masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah (MBR), dilansir dari Nasional, dipandang sebagai langkah strategis pemerintah pusat. Kebijakan ini mencakup pemberian insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Mendagri memberikan penekanan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Sektor properti dinilai memiliki dampak berganda yang luas terhadap ekosistem perekonomian lokal, termasuk dalam pemanfaatan lahan baku dan material konstruksi.
"Dari sisi tugas pemda dalam mengatasi kemiskinan, semakin banyak perumahan yang dibangun, baik oleh pemda maupun pengembang, maka angka kemiskinan juga akan semakin menurun," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Pemerintah daerah berpeluang besar mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak setelah bangunan fisik tersedia di wilayah mereka. Pengolahan lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi kawasan hunian secara otomatis akan meningkatkan nilai ekonomi wilayah tersebut secara signifikan.
"Jadi, daerah bisa meningkatkan PAD dari bangunan, PBB, dan lainnya. Itu tentu menguntungkan bagi daerah," tegas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Dalam pertemuan di Gedung Ahmad Yani Raider 600 tersebut, hadir pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Pihak kementerian berharap sinergi antara regulator dan pengembang dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui penyediaan papan yang layak.
