Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memaparkan adanya sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lulusan pendidikan kesetaraan Paket C dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Rabu (21/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu'ti di tengah pembahasan mengenai optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai solusi menekan angka putus sekolah di Indonesia, sebagaimana dilansir dari Caritahu.
"Mendikdasmen mengungkapkan bahwa ada banyak anggota Dewan yang lulusan paket C," tutur Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Program Paket C merupakan jalur pendidikan nonformal yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi warga yang terkendala masalah ekonomi, geografis, maupun faktor budaya.
Berdasarkan data Kemendikdasmen, pendidikan ini dikelola secara berjenjang di bawah tanggung jawab Direktorat SMA dan tidak menerapkan batasan usia bagi para peserta didiknya.
Untuk mengikuti jenjang ini, calon peserta wajib memenuhi syarat utama yaitu telah dinyatakan lulus dari jenjang sebelumnya, baik dari SMP, MTs, maupun pendidikan Paket B.
Metode pembelajaran Paket C dilakukan secara fleksibel melalui tiga skema utama, yakni pertemuan tatap muka, sistem tutorial, hingga program pembelajaran mandiri bagi peserta.
Kurikulum yang diberikan mencakup tiga kategori utama yaitu mata pelajaran umum seperti agama dan matematika, program kecakapan hidup (lifeskill), serta program pemberdayaan kepemudaan.
Setiap peserta diwajibkan mengikuti seluruh proses pembelajaran dan ujian akhir sekolah sebelum dinyatakan berhak mendapatkan ijazah sesuai regulasi Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024.
Para pemegang ijazah Paket C memiliki hak yang sama dengan lulusan pendidikan formal untuk melanjutkan studi ke universitas di seluruh Indonesia hingga mendaftarkan diri sebagai anggota TNI.
