Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa penyelesaian masalah rendahnya gaji guru serta Aparatur Sipil Negara bukan hanya tanggung jawab instansinya, melainkan memerlukan koordinasi lintas kementerian, pada Rabu, 20 Mei 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons sorotan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai pendapatan tenaga pendidik yang dinilai masih minim. Dilansir dari Medcom, pembahasan mengenai kesejahteraan ini akan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya secara bersama-sama.
"Kalau itu nanti dibicarakan bersama dengan kementerian lain karena tidak hanya kementerian kami saja," sebut Mu'ti kepada wartawan di Surabaya, Rabu, 20 Mei 2026.
Sebelum tanggapan tersebut muncul, Kepala Negara telah menguraikan faktor yang memicu keterbatasan anggaran untuk penggajian dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Jakarta. Menurutnya, aliran kekayaan negara yang keluar negeri menjadi penyebab utama minimnya upah para aparat dan guru.
"Ini sebabnya gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, gaji ASN kecil, ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya," kata Prabowo dalam Rapat Paripurnake-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Presiden kedelapan Republik Indonesia itu mendasarkan pandangannya pada data neraca perdagangan milik Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2003-2025. Berdasarkan catatan tersebut, nilai ekspor Indonesia menyentuh angka USD436 miliar, sedangkan nilai impor berada di angka USD343 miliar.
"Ini angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun, kekayaan kita yang tinggal di Indonesia USD436 miliar dikurangi USD343 miliar," ungkap Prabowo.
Ia menambahkan bahwa kondisi surplus perdagangan ini seharusnya menjauhkan Indonesia dari potensi krisis keuangan. Penjualan komoditas yang lebih tinggi dari pembelian dinilai sebagai modal ekonomi yang kuat.
"Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi," sebut Prabowo.
Lebih lanjut, larinya potensi kekayaan itu diidentifikasi akibat maraknya praktik manipulasi pelaporan atau under invoicing oleh oknum tertentu. Pola ini menyembunyikan nilai transaksi yang sebenarnya demi keuntungan pribadi.
"Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya," ujar Prabowo.
