Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyoroti masih terjadinya penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) di lingkungan pendidikan pada Senin (11/5/2026). Fenomena ini dinilai menjadi bukti belum maksimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Permasalahan tersebut mencuat di tengah upaya pemerintah mendorong integritas di satuan pendidikan. Dilansir dari Nasional, praktik penyimpangan ini justru terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat penanaman nilai-nilai kejujuran bagi peserta didik.
"Kami masih mendapat banyak informasi, misalnya bagaimana dana BOS belum digunakan sebagaimana mestinya, KIP disalahgunakan, dan berbagai kebijakan yang justru immediate environment-nya itu terjadi di sekolah," kata Mu'ti dalam agenda Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Mu'ti menegaskan bahwa ketidakjujuran dalam pengelolaan dana pendidikan menciptakan preseden buruk bagi siswa. Hal ini dianggap bertolak belakang dengan materi pembelajaran moral yang disampaikan oleh tenaga pengajar di dalam kelas.
"Kami baru saja memberlakukan tes kemampuan akademik, yang tidak sekadar kami mengukur kemampuan akademik, tetapi juga kami berusaha menanamkan kejujuran dengan tagline 'Jujur Gembira'," ucap Mu'ti.
Implementasi nilai kejujuran melalui program tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada hasil akademis, namun juga perilaku harian siswa. Pihak kementerian menyadari bahwa keberhasilan program ini memerlukan sinergi dari berbagai elemen masyarakat.
"Kami tentu saja tidak dapat bekerja sendiri tanpa kerja sama dan dukungan dari semua pihak," tutur Mu'ti.
Mendikdasmen berharap kehadiran buku panduan Pendidikan Anti Korupsi dapat mengubah wajah sekolah menjadi pusat kebudayaan yang bersih. Sekolah ditargetkan menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi yang menjunjung tinggi integritas sejak dini.
"Tidak sebatas menjadi slogan dan pengetahuan, tetapi menjadi bagian dari budaya dan peradaban utama yang dimulai dari sejak dini, dimulai dari lingkungan sekolah, lingkungan yang terdekat dengan anak-anak kita di sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat, dan dalam tata kelola penyelenggaraan negara," kata Mu'ti.
