Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto merespons skandal pemalsuan identitas dan fabrikasi data riset oleh sejumlah warga negara Indonesia pada konferensi ISPPD 2026 di Kopenhagen, Denmark, Rabu, 27 Mei 2026.
Pemerintah memastikan bahwa para oknum yang terlibat dalam dugaan pelanggaran etik terorganisir di forum internasional tersebut tidak tercatat sebagai bagian dari civitas akademika nasional, seperti dilansir dari Medcom.
"Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia," tegas Brian kepada Medcom, di Jakarta, Rabu, 27 Mei 2026.
Kementerian menegaskan bahwa sistem pengawasan internal terhadap publikasi ilmiah berjalan ketat, mulai dari tahapan pengajuan proposal hingga evaluasi laporan akhir di tingkat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
"Pada tahap pelaksanaan, laporan kemajuan dan laporan akhir juga dievaluasi dan dimonitoring," tegas Brian Yuliarto, Mendiktisaintek.
Sistem penjaminan mutu juga mewajibkan setiap penelitian mematuhi regulasi komite etik serta aturan pembuktian terbuka bagi publikasi yang melibatkan subjek makhluk hidup melalui mekanisme klarifikasi etik nasional maupun global.
"Namun, apabila proses-proses tersebut dilewati atau tidak dijalankan dengan benar, tentu hal itu dapat berdampak pada mutu riset dan membuat data penelitian tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," ujar Brian Yuliarto, Mendiktisaintek.
Berdasarkan data situs resmi isppd.kenes.com, International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases (ISPPD) ke-14 dilaksanakan pada 17 hingga 21 Mei 2026 sebagai wadah utama bagi ribuan ilmuwan kesehatan dunia.
Dugaan manipulasi dalam pertemuan ilmiah global tersebut dinilai berisiko menurunkan tingkat kepercayaan dunia terhadap komitmen dan reputasi akademisi asal Indonesia secara kolektif.
Sejumlah oknum yang diduga terlibat memiliki inisial RF, RW, SHN, PR, dan RD, yang diketahui menggunakan modus pemalsuan tersebut untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah.
Kelompok tersebut dilaporkan telah berulang kali menggunakan pola serupa untuk mendapatkan dana hibah perjalanan (travel grant) serta penghargaan riset terbaik pada konferensi internasional lain seperti APASL STC 2025 dan ICRS 2025.
