Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah memilih menunggu ketetapan hukum terkait munculnya nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam persidangan dugaan suap impor yang melibatkan pimpinan Blueray Cargo Group, John Field, pada Kamis (21/5/2026), sebagaimana dilansir dari Money.
Sikap tersebut diambil karena Kementerian Keuangan belum berencana menonaktifkan Djaka Budhi Utama mengingat proses persidangan yang baru berjalan, meskipun Menkeu berkomunikasi aktif setiap hari dengan bawahannya tersebut.
“Kan Pak Djaka dengan saya komunikasi setiap hari. Tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Keputusan penonaktifan pejabat di lingkungan kementerian tersebut baru akan dilakukan apabila telah ada pembuktian hukum yang inkrah di pengadilan, sehingga Menkeu memutuskan untuk tidak mencampuri jalannya sidang.
“Kalau persidangan saya enggak ikut campur, saya lihat saja seperti apa hasilnya kan. Kalau orang nuduh bisa saja, tapi kalau terbukti ya sudah,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Langkah tegas berupa pencopotan jabatan dipastikan bakal diambil oleh Bendahara Negara apabila dalam proses peradilan nanti Dirjen Bea Cukai benar-benar dinyatakan bersalah sesuai instruksi presiden.
“Harusnya iya (dicopot), kalau terbukti ya,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Komunikasi langsung antara Menkeu dan Dirjen Bea Cukai sebenarnya sudah terjalin sejak awal nama Djaka muncul dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terkait pengurusan logistik impor.
“Sudah (komunikasi). Dia akan ikuti proses hukum yang berlaku. Ini kan belum apa-apa, masih baru,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pihak kementerian menganggap pemecatan atau penonaktifan mendadak tidak adil dilakukan pada tahap awal persidangan sebelum seluruh fakta hukum terungkap sepenuhnya di meja hijau.
“Tidak (nonaktifkan). Tidak sampai clear di sana seperti apa. Prosesnya kan baru mulai. Namanya baru muncul, masa langsung berhenti,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Djaka Budhi Utama sendiri baru mengemban jabatan sebagai Dirjen Bea Cukai sejak dilantik oleh Sri Mulyani Indrawati pada 23 Mei 2025 setelah sebelumnya mengabdi sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.
Kasus ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut pemufakatan jahat sejak Oktober 2025 yang melibatkan PT Blueray untuk meloloskan barang imitasi atau KW tanpa pemeriksaan fisik.
KPK menetapkan beberapa tersangka termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen P2 Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Orlando Hamonangan alias Ocoy.
Dalam kesaksiannya di pengadilan, Ocoy membenarkan adanya pertemuan tertutup yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta pada 22 Juli 2025 atas perintah Sisprian untuk menemui John Field.
“Iya, Pak,” jawab Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I DJBC.
Meskipun mengaku tidak mengetahui agenda pembahasan utama secara detail, saksi membenarkan bahwa pertemuan tersebut melibatkan jajaran petinggi dan pihak swasta secara terbatas.
“Memang di pertemuan itu hanya enam mata. Ada Pak Djaka, Pak Rizal, Pak John,” tanya jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.
Persidangan kasus suap impor barang ini masih terus bergulir di pengadilan tindak pidana korupsi untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak lain.
