Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendesak komunitas global untuk menerapkan hukum internasional dan prinsip multilateralisme secara adil dalam mengatasi konflik di Palestina. Penegasan tersebut disampaikan dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York pada Selasa (26/5/2026), sebagaimana dilansir dari Cahaya.
Pemerintah Indonesia menilai situasi konflik di Gaza menjadi bukti konkret terjadinya penerapan hukum internasional secara tebang pilih oleh komunitas global. Dalam forum internasional tersebut, delegasi Indonesia kembali menyerukan solusi damai yang berbasis pada Solusi Dua Negara atau Two State Solution untuk mengatasi konflik Palestina.
Sugiono menyatakan bahwa tantangan global yang dihadapi saat ini bukan bersumber dari hilangnya relevansi Piagam PBB. Menurutnya, persoalan utama muncul akibat prinsip-prinsip internasional yang kerap diterapkan secara selektif oleh masyarakat dunia.
"Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten," kata Sugiono dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dukungan terhadap Solusi Dua Negara kembali ditekankan oleh Indonesia sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil serta berkelanjutan bagi Palestina. Sugiono menambahkan bahwa langkah tersebut harus diimplementasikan berdasarkan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB yang relevan untuk mewujudkan perdamaian permanen.
Selain membahas isu Palestina, Sugiono mengecam peningkatan serangan terhadap pasukan perdamaian PBB yang dinilai mengancam prinsip multilateralisme. Kejadian tersebut melandasi penegasan tentang pentingnya perlindungan bagi pasukan perdamaian, serta penghormatan terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) demi mengamankan jalur pelayaran strategis.
Ancaman keamanan global akibat kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan penggunaan senjata otonom dalam konflik modern turut menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Teknologi ini dinilai berpotensi mengubah karakter peperangan sekaligus meningkatkan tantangan keamanan di masa depan.
Guna menghadapi dinamika geopolitik global, Indonesia mendorong reformasi DK PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, dan mampu mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang secara adil.
"Dunia tidak memerlukan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara," ujar Sugiono.
Di sela-sela agenda utama DK PBB, Menlu RI juga menggelar serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri luar negeri negara sahabat. Sugiono berdialog dengan Menteri Luar Negeri China dan Argentina untuk membahas isu strategis bilateral serta perkembangan global terkini.
Pembicaraan diplomatik serupa turut dilakukan oleh Sugiono bersama menteri luar negeri dari Pakistan, Bahrain, Kirgistan, dan Kuba. Rangkaian pertemuan ini ditujukan untuk memperkuat hubungan diplomatik dan meningkatkan kerja sama internasional Indonesia.
