Menteri Sosial Saifullah Yusuf menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (8/5/2026), untuk membahas perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa. Konsultasi ini bertujuan memperkuat langkah pencegahan korupsi, khususnya pada program strategis nasional seperti pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat.
Dilansir dari Nasional, Kementerian Sosial saat ini menduduki peringkat ke-167 pada data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Saifullah mengakui adanya kekurangan sumber daya manusia untuk mengelola anggaran pengadaan yang diprediksi akan terus meningkat di masa mendatang.
"Saya ingin sampaikan dari hasil konsultasi tadi kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh menutup seluruh celah dan akhirnya proses yang transparan, adil bisa terlaksana," kata Saifullah usai bertemu dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Pihak kementerian saat ini tengah mengkaji peluang untuk bekerja sama dengan agen pengadaan luar guna mengatasi kendala teknis internal. Langkah ini dilakukan sembari menunggu hasil monitoring menyeluruh dari tim Direktorat Monitoring KPK.
"Lewat agen-agen pengadaan yang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah ini baru berubah semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut," ujarnya.
Kemensos berkomitmen menjadikan seluruh poin evaluasi dari lembaga antirasuah tersebut sebagai pedoman utama perbaikan kinerja birokrasi. Fokus utama diarahkan pada transparansi proses lelang agar tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang," ucap dia.
Kedatangan rombongan kementerian yang meliputi Wamensos Agus Jabo Priyono dan jajaran direktur ini disambut langsung oleh pimpinan KPK. Fokus utama pembicaraan adalah menjamin integritas program prioritas presiden agar bersih dari intervensi pihak tidak bertanggung jawab.
"Kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis bapak presiden khususnya sekolah rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," ujarnya.
Wakil Ketua KPK Ibnu Masuki Widodo menegaskan kesiapan lembaga antirasuah untuk mengawal setiap program kementerian sebagai bentuk upaya preventif. Ia berharap sinergi ini dapat menutup ruang bagi adanya potensi penyelewengan dana negara.
"Kami tetap terbuka. Yang jelas program ini, kunjungan beliau adalah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain-lain," kata Ibnu.
