Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Jumat (8/5/2026) untuk mengonsultasikan keterbatasan sumber daya manusia di kementeriannya dalam mengelola pengadaan barang dan jasa. Langkah ini diambil menyusul rencana pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat yang nilainya diprediksi terus meningkat.
Kapasitas internal Kementerian Sosial (Kemensos) dinilai belum memadai untuk menjalankan prosedur pengadaan secara mandiri sesuai standar yang ditetapkan. Dilansir dari Nasional, Gus Ipul mengakui posisi Kemensos saat ini masih tertahan di peringkat ke-167 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Yang kedua memang kami belum memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kemungkinan ke depan anggarannya akan semakin besar,” kata Gus Ipul, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Kemensos menjajaki peluang untuk mengalihkan proses pengadaan kepada instansi lain melalui mekanisme agen pengadaan yang sah secara regulasi. Aspirasi ini telah disampaikan kepada pimpinan lembaga antirasuah guna mendapatkan payung hukum dan asistensi yang tepat.
“Apakah mungkin jika kementerian sosial dalam pengadaan barang dan jasa itu dilakukan oleh instansi lain lewat agen-agents pengadaan yang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah, ini baru berubah semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut,” ujar dia.
Selain membahas mekanisme umum, pertemuan tersebut juga menyinggung evaluasi khusus terhadap proyek pengadaan perlengkapan siswa. Pihak kementerian menyatakan kesiapan untuk mengikuti arahan teknis dari hasil kajian internal KPK.
“Hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang,” ucap dia.
Wakil Ketua KPK Ibnu Masuki Widodo menyambut baik inisiatif koordinasi tersebut sebagai langkah preventif terhadap potensi korupsi. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal setiap program kerja Kemensos agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami tetap terbuka. Yang jelas program ini, kunjungan beliau adalah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain-lain,” kata Ibnu.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa timnya tengah mendalami profil anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang mencapai Rp 27 miliar. Kajian ini difokuskan pada mitigasi risiko pada titik-titik rawan dalam proses bisnis pengadaan tersebut.
“KPK juga sudah masuk dalam kerangka pencegahan dengan melakukan kajian terkait dengan program sekolah rakyat sehingga informasi-informasi ini (sepatu siswa) tentu akan menjadi pengayaan bagi tim,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Pihak KPK menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk menutup celah penyimpangan anggaran negara sejak tahap perencanaan. Melalui sinergi ini, diharapkan potensi kerugian negara akibat tata kelola yang lemah dapat diminimalisir.
“Oleh karena itu, KPK tentunya terbuka dalam kerangka pencegahan untuk bersinergi, berkolaborasi dengan pihak siapapun karena kalau kita bicara pencegahan tentu KPK tidak bisa sendiri, butuh sinergisitas ya dengan para pemangku kepentingan lainnya,” ujar dia.
