Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil tindakan tegas terhadap penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos). Dilansir dari Suara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf secara resmi mencoret lebih dari 11 ribu penerima manfaat bantuan tersebut.
Keputusan tersebut diambil karena para penerima bansos terdeteksi terlibat dalam aktivitas judi online. Kebijakan pembersihan data ini mulai diterapkan sepanjang triwulan pertama tahun 2026.
Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam mengawal perlindungan sosial. Pencoretan ini bertujuan memastikan bantuan negara hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pembersihan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini dilakukan setelah ditemukan indikasi kuat penggunaan dana untuk judi daring. Menurut Saifullah Yusuf, sanksi pencoretan ini akan bersifat permanen bagi mereka yang terbukti sengaja menyalahgunakan dana negara.
"Kami coret di triwulan pertama sebanyak 11 ribu lebih, dan triwulan kedua ada tambahan lagi," ujar Saifullah Yusuf.
Langkah ini merupakan hasil koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebelumnya, ditemukan ratusan ribu rekening penerima bantuan yang memiliki keterkaitan dengan transaksi judi online.
Profil dan Rekam Jejak Saifullah Yusuf
Saifullah Yusuf adalah politikus senior yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada 28 Agustus 1964. Sebelum menjabat sebagai Menteri Sosial, ia memiliki rekam jejak yang panjang di organisasi keagamaan dan pemerintahan.
Gus Ipul merupakan tokoh teras di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) selama dua periode mulai tahun 2000 hingga 2010.
Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan pada 1999 sebelum pindah ke PKB. Ia juga sempat dipercaya menjabat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada periode 2004-2007 di era Presiden SBY.
Pengalamannya di tingkat daerah pun cukup signifikan. Ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur selama dua periode (2009-2019) dan terpilih menjadi Wali Kota Pasuruan pada tahun 2021.
Transparansi dan Validasi Data Bansos
Selain melakukan pencoretan, Kemensos juga tetap membuka ruang verifikasi. Pemerintah melakukan pengecekan faktual bersama pemerintah daerah untuk menyisir kasus-kasus tertentu.
Warga yang terbukti hanya menjadi korban penipuan atau scam judi online masih memiliki peluang untuk diaktifkan kembali status kepesertaannya. Namun, proses ini dilakukan di bawah pengawasan yang sangat ketat.
Pendekatan Gus Ipul ini sejalan dengan visi penguatan digitalisasi dan akurasi data kemiskinan. Sebagai Sekjen PBNU masa khidmat 2022-2027, ia menekankan pentingnya transparansi agar program sosial berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan struktural.
