Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas dugaan aksi calo yang menjanjikan proyek di lingkungan Kementerian Pertanian dengan meminta imbalan uang ratusan juta rupiah.
Pemberantasan mafia di sektor pangan dan internal lembaga kini tengah digencarkan oleh pihak kementerian, seperti dilansir dari Money. Praktik lancung tersebut terkuak setelah adanya laporan mengenai oknum yang mengatasnamakan institusi pemerintah untuk meraup keuntungan pribadi.
Aksi penipuan ini melibatkan terduga pelaku berinisial H yang mengklaim diri sebagai representasi kementerian. Sosok tersebut dilaporkan meminta mahar senilai Rp300 juta kepada seorang pengusaha berinisial R demi mendapatkan proyek bertani.
"Dia mengatasnamakan kementerian pertanian meminta uang pada orang yang ditemukan satu orang Rp 300 juta," kata Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Ketegasan diambil oleh Mentan dengan mendorong aparat penegak hukum untuk mengejar dalang tindak pidana tersebut. Sanksi pemecatan secara tidak hormat dipastikan bakal langsung dijatuhkan apabila ada pegawai internal yang terbukti ikut bersekongkol.
"Kalau ada (pegawai) yang terlibat di (Kementerian) Pertanian aku pastikan aku pecat," tegas Amran.
Langkah bersih-bersih ini bukan pertama kali dilakukan di bawah kepemimpinannya. Pada tahun sebelumnya, pencopotan jabatan telah dilakukan terhadap seorang oknum direktur yang memeras mitra kerja kementerian hingga mencapai Rp27 miliar dengan modus serupa.
"Kami mohon kalau ada mengatasnamakan kementerian jangan percaya bahwa di sana bisa diatur dan seterusnya," tutur Amran.
Mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan lembaga negara tersebut kini sudah diintegrasikan lewat sistem e-Katalog yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui sistem daring ini, interaksi langsung yang berpotensi memicu kongkalikong dapat ditekan.
"Sistem ini yang menentukan siapa yang menang siapa yang kalah karena tidak bisa dititip tidak bisa dilobi ketahuan seperti sekarang," kata dia.
Prosedur ketat ini membuat menteri sekalipun tidak memiliki otoritas untuk mengintervensi atau menunjuk langsung pemenang lelang. Kendati demikian, sejumlah pengusaha tercatat masih berupaya mendekati pucuk pimpinan demi mendapatkan proyek lewat jalur belakang.
"Sekarang banyak yang datang ke saya banyak yang datang banyak yang datang Pak bisa enggak dimenangkan saya bilang silakan masuk ke sistem. Ada juga yang tidak menang Pak garuk kepala saja saya tidak tahu maksudnya," tuturnya.
