Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menekankan pentingnya penerapan nilai moral dan kemanusiaan dalam merespons pertumbuhan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang berjalan sangat cepat. Penegasan tersebut disampaikan dalam diskusi bertema "Innovate in the Era of All Intelligence" di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (21/5/2026), sebagaimana dilansir dari Cahaya.
Pemanfaatan kemajuan teknologi dinilai sangat bergantung pada komitmen moral para penggunanya karena sifat dasar teknologi itu sendiri adalah netral. Perubahan besar dari kehadiran AI kini telah menyentuh berbagai sektor vital mulai dari ekonomi, pendidikan, aktivitas sosial, hingga layanan publik.
"Teknologi pada dasarnya adalah entitas yang netral. Ia akan menjadi berkah luar biasa jika berada di tangan orang-orang yang memiliki komitmen moral untuk berbagi kebahagiaan," ujar Nasaruddin Umar, Menteri Agama RI.
Transformasi digital nasional dipandang memerlukan fondasi kuat yang berbasis pada nilai solidaritas agar manfaatnya bersifat inklusif. Di sisi lain, pengembangan teknologi yang mengabaikan aspek kepedulian sosial dapat memicu dampak negatif bagi masyarakat luas.
"Sebaliknya, ia bisa menjadi musibah jika egoisme menguasai para pengembang," kata Nasaruddin Umar, Menteri Agama RI.
Pemerintah mengajak seluruh elemen mulai dari korporasi teknologi, lembaga pendidikan, hingga organisasi keagamaan untuk berkolaborasi mengawal arah perkembangan digital. Langkah bersama ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses transisi.
"Jangan biarkan satu pun warga negara kita tertinggal di belakang dalam transisi digital," ucap Nasaruddin Umar, Menteri Agama RI.
Dalam forum yang sama, apresiasi juga diberikan kepada pihak Huawei Indonesia yang mengintegrasikan kegiatan teknologi dengan aksi kepedulian sosial. Perusahaan tersebut menyalurkan bantuan corporate social responsibility (CSR) berupa 15 sapi dan 60 kambing ke 15 masjid yang tersebar di 10 kota di Indonesia.
"Kontribusi nyata melalui donasi hewan kurban untuk masjid di berbagai kota di Indonesia adalah bukti bahwa kemajuan teknologi tidak harus mencabut korporasi dari nilai kemanusiaan dan keagamaan," tutur Nasaruddin Umar, Menteri Agama RI.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Abdul Rouf menyatakan bahwa penguatan regulasi, etika, dan perlindungan data pribadi merupakan kunci mengantisipasi dampak AI. Menurutnya, kepemimpinan yang berbasis etika sangat dibutuhkan dari pihak pemerintah.
"Oleh karena itu, di dalam perkembangan AI ini perlu sebuah kepemimpinan yang berbasis etika, termasuk kepemimpinan pemerintah," kata Abdul Rouf, Kepala Pusdatin Setjen Kemenag RI.
Pembangunan ekosistem AI tidak boleh hanya bertumpu pada kecepatan layanan dan efisiensi semata, melainkan wajib membangun kepercayaan publik. Kementerian Agama sendiri saat ini sedang mematangkan integrasi data dan digitalisasi tata kelola internal.
"Inovasi AI harus fokus tidak hanya pada efisiensi, tetapi juga etika, inklusivitas, dan kepercayaan," tutur Abdul Rouf, Kepala Pusdatin Setjen Kemenag RI.
Kemenag kini mulai menguji coba pemanfaatan teknologi AI untuk mengoptimalkan efisiensi berbagai layanan publik keagamaan. Ke depan, sistem ini diproyeksikan dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat secara interaktif.
"Nanti masyarakat bisa bertanya dalam bentuk chat, visual, termasuk avatar terkait layanan KUA, zakat wakaf, maupun layanan lainnya," ungkap Abdul Rouf, Kepala Pusdatin Setjen Kemenag RI.
Adaptasi teknologi modern ini juga mulai merambah ke sektor pendidikan keagamaan di bawah naungan kementerian. Beberapa madrasah dilaporkan sudah mengintegrasikan materi khusus seperti fikih robotik dalam kurikulum pembelajaran mereka.
"Perkembangan AI tidak bisa kita hindari, tetapi bisa kita antisipasi supaya nilai-nilai etika dan moral bisa dipegang oleh kita semua," ujar Abdul Rouf, Kepala Pusdatin Setjen Kemenag RI.
