Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional yang bersifat komprehensif pada Minggu (10/5/2026). Langkah ini dipandang mendesak guna meredam eskalasi kekerasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan negara.
Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat terjadi 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua selama tahun 2025. Sebagaimana dilansir dari Nasional, tren gangguan keamanan tersebut berlanjut dengan laporan 26 kasus tambahan hingga April 2026.
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dinilai Pigai membuat dinamika di Papua terpantau secara luas oleh publik global. Penanganan yang tepat menjadi kunci agar persepsi internasional terhadap kondisi hak asasi manusia di Indonesia tidak semakin terdegradasi akibat tindakan kekerasan.
"Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam lima peristiwa yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura," kata Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan parsial atau penanganan kasus per kasus tidak lagi efektif dalam meredam ketegangan. Pigai menyoroti kecenderungan lembaga negara yang selama ini hanya fokus pada persoalan individual tanpa menyentuh akar konflik yang mendasar.
"Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional," ujar Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia.
Kementerian HAM berkomitmen untuk menginisiasi pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada penghormatan hak warga negara. Pemerintah memegang tanggung jawab penuh untuk menjamin keamanan di seluruh wilayah Papua melalui solusi damai yang berkelanjutan.
