Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menekankan pentingnya peran pers dalam menjaga demokrasi dan mengawal hak asasi manusia saat membuka acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (20/5/2026), seperti dilansir dari Nasional.
Langkah ini diambil karena adanya kesan bahwa pers kurang mendapat perhatian dari negara selama ini. Guna mengatasi hal itu, Kementerian HAM berupaya membangun kemitraan strategis dengan media lewat berbagai agenda, mulai pertemuan dengan pimpinan media nasional hingga pelatihan jurnalis terkait isu HAM.
Pers juga dinilai sebagai salah satu pilar penting demokrasi yang berkontribusi besar dalam membangun peradaban melalui partisipasi publik dan perlindungan hak asasi manusia. Media memegang fungsi krusial sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah untuk menyampaikan kritik, dukungan, hingga keluhan masyarakat.
“Tanpa pers dunia ini gelap, saya sudah sampaikan bahwa pers adalah lilin kecil di tengah lorong kegelapan. Tanpa pers tidak mungkin lorong kegelapan itu jadi terang, pers itu menerangi dunia, menerangi negara, menerangi bangsa," kata Pigai.
Kerja sama yang dibangun oleh pemerintah ditegaskan akan tetap menjaga independensi masing-masing pihak. Hubungan mutualisme ini diharapkan dapat berjalan tanpa adanya intervensi dari luar.
“Untuk itulah maka Kementerian HAM telah berkomitmen untuk menjalin kerja sama kemitraan strategis tapi mutualisme non-interdependence," ujarnya.
Selain itu, hubungan yang sehat antara media dan pemerintah dinilai dapat mempercepat penyampaian kebijakan kepada publik secara langsung. Hal ini menjadi indikator dari fungsi media yang berjalan dengan baik.
"Jadi tanpa saling intervensi tapi juga saling kerja sama, tetap menjaga integritas kredibilitas masing-masing kami maupun juga kepada media," lanjut dia.
Pemerintah juga berupaya memastikan tidak ada anggapan bahwa pers mengalami pelemahan atau mati akibat tekanan dari pihak penguasa. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat memicu tantangan baru bagi industri media maupun jurnalis.
“Media yang baik, itu adalah media yang mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat kepada pemerintah dan mengakselerasi kebijakan pemerintah langsung kepada masyarakat, itulah media yang baik," tutur Pigai.
Dalam situasi global tanpa batas atau borderless nation, jurnalis dianggap menjadi kelompok rentan yang rentan mendapat berbagai tekanan dari industri media maupun kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, kehadiran negara dinilai sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan.
"Dalam suasana ini, pemerintah harus hadir untuk memastikan adanya proteksi dan pelindung yang pasti terhadap pers. Kita tetap berada untuk menjaga kedigdayaan pers secara keseluruhan dan juga kehormatan harkat dan martabat individu para pekerja pers, yaitu jurnalis," pungkasnya.
