Sebanyak 13 pejabat Israel termasuk tiga menteri dalam kabinet Benjamin Netanyahu menyerukan mobilisasi massa untuk menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa pada Jumat (15/5/2026). Aksi ini direncanakan bertepatan dengan peringatan pendudukan Israel atas Yerusalem Timur atau "Hari Yerusalem" menurut kalender Ibrani.
Data dari Radio Angkatan Darat Israel yang dilansir Anadolu Agency dan Middle East Monitor menyebutkan para pejabat yang terlibat mencakup Menteri Komunikasi Shlomo Karhi, Menteri Olahraga Miki Zohar, dan Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli. Kelompok ini menuntut pembukaan akses total bagi umat Yahudi ke situs suci tersebut pekan depan.
Momentum ini memicu ketegangan tinggi karena tanggal 15 Mei juga merupakan peringatan Nakba bagi bangsa Palestina, yakni peristiwa pengusiran massal saat berdirinya Israel tahun 1948. Kepolisian Israel dilaporkan berpotensi menolak permintaan tersebut, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Situasi di Yerusalem sendiri telah memanas sepanjang April 2026 dengan catatan 4.112 pemukim Israel memasuki Al-Aqsa setelah masjid dibuka kembali pada 9 April. Laporan Pemerintah Provinsi Yerusalem yang dikutip dari Aljazeera mengungkapkan bahwa penyerbuan tersebut dilakukan di bawah pengamanan ketat aparat keamanan.
Pemerintah Provinsi Yerusalem memberikan penegasan mengenai pola pelanggaran sistematis yang terjadi di wilayah pendudukan tersebut.
"Pelanggaran meningkat secara sistematis dalam kerangka upaya memaksakan realitas baru di kota yang diduduki," papar laporan Pemerintah Provinsi Yerusalem.
Laporan tersebut juga menyoroti tindakan represif aparat yang mengakibatkan remaja Muhammad Rayan (17) gugur serta 49 warga lainnya terluka akibat kekerasan fisik dan gas air mata. Selain itu, terdapat 33 operasi pembongkaran bangunan dan penangkapan terhadap 138 warga Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan, selama periode yang sama.
Berdasarkan status quo keagamaan, umat Yahudi diizinkan mengunjungi kompleks namun dilarang beribadah di sana. Namun, warga Palestina menilai eskalasi kunjungan pejabat dan ritual provokatif merupakan upaya nyata untuk menghapus identitas Arab dan Islam di Yerusalem Timur.
