Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Langkah ini dilakukan melalui penyiapan ekosistem pengembangan talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang adaptif terhadap kemajuan teknologi.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan hal tersebut dalam acara Universitas Padjadjaran Talent & Employer Partnership Summit 2026 di Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (18/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
“Peran pertama adalah penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan kompetensi masa depan,” ujar Rini Widyantini, Menteri PANRB.
Menurut Rini, dunia akademis bertindak sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus wadah yang mempertemukan sektor birokrasi dan pendidikan. Penguatan kerja sama ini dapat diwujudkan melalui skema kerja praktik, proyek bersama, serta pembelajaran berbasis pengalaman langsung.
“Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan talenta unggul, memperkuat budaya kolaboratif, dan mendorong lahirnya kebijakan publik yang inovatif serta berbasis evidence,” kata Rini Widyantini, Menteri PANRB.
Pemerintah menilai akademisi memiliki peran sentral sebagai penyedia kepemimpinan intelektual untuk mendukung birokrasi berbasis data yang kuat. Pola tata kelola ke depan juga diproyeksikan bergeser menjadi lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
“Masa depan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh manusia-manusia unggul yang mampu bekerja kolaboratif, adaptif, dan menghadirkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat,” pungkas Rini Widyantini, Menteri PANRB.
