Pembangunan proyek Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia mengalami keterlambatan dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Fakta tersebut diakui langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo.
Seperti dikutip dari Suara, Dodi Hanggodo menyatakan bahwa rata-rata progres fisik pembangunan per 20 Mei 2026 baru menyentuh angka 59 persen. Meski demikian, ia tetap yakin proyek ini bisa selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai pada Juni 2026.
Langkah antisipasi kini dilakukan dengan memperketat pengawasan harian di lapangan. Menteri PU memantau pergerakan data setiap hari demi mendorong percepatan realisasi fisik di setiap titik lokasi.
"Sekolah rakyat insyaallah selesai, Bu, di Juni 2026. Memang kalau melihat progres harian, saya sekarang memantaunya hari per hari. Jadi per kemarin itu 20 Mei sudah rata-rata sudah 58 persen," kata Dodi di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Evaluasi di lapangan menunjukkan dinamika pembangunan yang bervariasi. Berdasarkan laporan yang masuk, sejumlah lokasi mencatatkan pertumbuhan capaian fisik sekitar 1 persen hingga 2 persen per hari.
"Jadi per hari itu ada yang progresnya 1 persen, ada progres harian 1,5 sampai 2 persen. Dengan begitu ya kira-kira sih dan sekarang sih sudah per kemarin sore jam 4 sore sudah 59 persen. Jadi insyaallah lah di Juni selesai," ujarnya.
Dodi Hanggodo tidak menampik bahwa situasi berjalan di luar skenario awal. Menurutnya, keterlambatan ini mestinya dapat dihindari karena proyek dikelola oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang didukung jajaran profesional.
"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya, karena dengan komposisi profesional yang ada di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, harusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi," kata dia.
Guna mengatasi kendala yang muncul, Menteri PU memutuskan untuk mengawasi langsung jalannya proyek di daerah-daerah. Ia juga mengambil tindakan tegas berupa pergantian personel demi mengurai hambatan operasional.
"Tapi ya yang sudah ya sudahlah. Berkat dari itu kemudian beberapa orang harus saya ganti dan saya harus turun tangan langsung untuk memantau. Bukan hanya memantau, tapi memberikan solusi lainnya," ucapnya.
Kebijakan baru kini diterapkan bagi seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Mereka diwajibkan menyetorkan laporan perkembangan fisik secara berkala demi memastikan target Juni 2026 terpenuhi.
"Tiap jam 4 sore itu semua Pejabat Pembuat Komitmen di tiap titik itu harus melaporkan progres fisiknya," kata Dodi.
Pemetaan Kementerian PU menunjukkan wilayah dengan progres terendah berada di Sintang, Cilacap, Dharmasraya, Lampung Utara, dan Brebes. Sebaliknya, wilayah seperti Sragen, Semarang, Bengkulu, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Medan mencatatkan progres tertinggi.
Dari total 93 proyek Sekolah Rakyat yang berjalan, Menteri PU mengalkulasi sebagian besar paket pekerjaan akan berhasil diselesaikan tepat waktu.
"Feeling saya mengatakan sekitar 88 dari total 93 (proyek) itu, 88 sukses," pungkasnya.
