Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan perombakan besar-besaran dan mencopot sejumlah pejabat internal kementerian akibat rendahnya realisasi pembangunan proyek Sekolah Rakyat yang dinilai setengah mangkrak di Jakarta pada Jumat (22/5/2026).
Langkah tegas ini diambil karena progres pembangunan per 20 Mei 2026 baru mencapai kisaran 58-59 persen dari target 93 sekolah. Padahal, Presiden Prabowo Subianto menargetkan infrastruktur pendidikan tersebut sudah siap digunakan pada Juni 2026 demi menyambut tahun ajaran baru, seperti dilansir dari Detik Finance.
Masalah ini mencuat setelah adanya indikasi tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum pegawai di kementerian tersebut pada fase awal pengerjaan proyek.
"Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," sebut Dody saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Keterlambatan ini dinilai tidak sejalan dengan kapasitas profesional yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dalam menyelesaikan kendala teknis sejak awal tahun.
"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan," jelas Dody.
Dody menyatakan bahwa dirinya harus turun tangan langsung ke lapangan untuk memberikan jalan keluar karena instruksi yang ia berikan sebelumnya tidak direspon dengan serius oleh jajarannya.
" Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya.Solusi yang kadang-kadang oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan," papar Dody.
Kondisi di lapangan semakin diperparah dengan temuan adanya durasi kontrak pembangunan yang pelaksanaannya melampaui batas waktu tahun ajaran baru siswa sekolah.
"Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober," sebut Dody.
Guna mempercepat penyelesaian target, perombakan struktur dilakukan mulai dari level Eselon I hingga Kepala Balai. Penanganan khusus akan diarahkan ke sejumlah titik dengan progres terendah seperti di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes, meski Menteri PU tetap meyakini 88 sekolah rakyat akan rampung pada bulan Juni.
