Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merombak jajaran internal kementerian akibat rendahnya realisasi pembangunan proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat, yang baru mencapai 58 hingga 59 persen per 20 Mei 2026.
Keterlambatan pengerjaan proyek yang ditargetkan rampung pada Juni 2026 ini memicu kekecewaan karena seharusnya fasilitas tersebut sudah dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Dilansir dari Detik Finance, kendala teknis yang terbengkalai sejak awal tahun memicu keputusan tegas berupa pemberhentian sejumlah pejabat dari tingkat Eselon I hingga Kepala Balai.
Menteri PU Dody Hanggodo menilai ada bawahannya yang tidak menjalankan instruksi percepatan dengan serius sejak awal pembangunan dimulai.
"Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," sebut Dody, Menteri PU.
Langkah penertiban personel di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis terpaksa diambil lantaran berbagai arahan solusi yang diberikan sebelumnya tidak diindahkan secara sungguh-sungguh.
"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan," jelas Dody, Menteri PU.
Dody menyatakan dirinya terpaksa turun tangan langsung ke lapangan untuk mengatasi sumbatan komunikasi dan memberikan arahan teknis yang sebelumnya diabaikan oleh jajarannya.
"Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya.Solusi yang kadang-kadang oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan," papar Dody, Menteri PU.
Kementerian PU menemukan adanya ketidaksesuaian target penyelesaian dalam kontrak kerja yang justru melampaui batas waktu masuk sekolah para siswa.
"Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober," sebut Dody, Menteri PU.
Dari total 93 target pembangunan, titik dengan progres terendah tercatat berada di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes, namun Kementerian PU tetap menargetkan 88 sekolah dapat diselesaikan pada Juni 2026.
