Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan perombakan besar-besaran dengan mencopot sejumlah pejabat internal akibat rendahnya realisasi pembangunan proyek prioritas Sekolah Rakyat pada Jumat (22/5/2026).
Dilansir dari Detik Finance, capaian proyek bentukan Presiden Prabowo Subianto tersebut baru menyentuh angka 58 hingga 59 persen per 20 Mei 2026 dari total target 93 sekolah. Penundaan ini memicu tudingan menteri terhadap bawahannya yang dianggap melakukan tindakan tidak terpuji.
"Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," sebut Dody saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Dody menjelaskan bahwa dirinya telah menyampaikan arahan serta jalan keluar sejak dini untuk mengatasi kendala lapangan. Akan tetapi, instruksi tersebut tidak direspons secara serius oleh jajarannya sehingga penyelesaian masalah menjadi terlambat.
"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan," jelas Dody.
Langkah pencopotan dari eselon I hingga kepala balai diambil karena berbagai solusi yang diberikan menteri sering kali diabaikan. Akibatnya, kendala teknis yang semestinya selesai pada Januari-Februari 2026 justru tertunda.
"Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya.Solusi yang kadang-kadang oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan," papar Dody.
Keterlambatan ini juga berdampak pada mundurnya target penyelesaian dalam kontrak kerja. Beberapa proyek bahkan dijadwalkan selesai melampaui batas waktu mulainya tahun ajaran baru yang ditetapkan pada Juli 2026.
"Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober," sebut Dody.
Sejumlah wilayah mencatatkan progres pembangunan terendah, di antaranya wilayah Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Kendati demikian, Kementerian PU meyakini sebanyak 88 sekolah rakyat dapat dirampungkan pada bulan Juni.
