Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaksanakan inspeksi mendadak untuk memantau langsung perkembangan proyek pembangunan Sekolah Rakyat. Peninjauan lapangan tersebut dilakukan di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Akselerasi pengerjaan ditargetkan agar infrastruktur pendidikan ini dapat segera dimanfaatkan pada tahun ajaran baru 2026/2027, seperti dikutip dari Detik Finance. Fasilitas di Lombok Utara menjadi prioritas utama lantaran lahannya telah siap sepenuhnya dan menunjukkan progres konstruksi paling signifikan.
Pemerintah memproyeksikan proyek percontohan ini dapat menjadi fondasi utama bagi jaringan Sekolah Rakyat di wilayah NTB.
"Ini akan jadi tumpuan Sekolah Rakyat di NTB. Yang lain masih menghadapi berbagai kendala kesiapan lahan dan akses. Karena itu saya minta progres di sini terus dipercepat agar minimal dapat fungsional sehingga adik-adik kita sudah bisa mulai sekolah di sini," ujar Menteri Dody dalam keterangannya Sabtu (30/5/2026).
Lompatan besar tercatat dalam beberapa pekan terakhir, di mana realisasi fisik pembangunan kompleks pendidikan tersebut sudah mencapai angka 45,42 persen per Jumat (29/5/2026).
"Bagus, keren. Progresnya melesat. Saya surprise, nggak ngira secepat ini. Ini sesuai komitmen penyedia jasa dan support dari TNI serta teman-teman di lapangan," kata Menteri Dody.
Sinergi lintas instansi dipuji karena melibatkan personel TNI yang turun ke lapangan demi kelancaran pembangunan di area kerja.
"Saya berterima kasih atas dukungan TNI dan seluruh pihak yang terus bekerja keras di lapangan. Semangat gotong royong seperti ini yang dibutuhkan agar target penyelesaian dapat tercapai," tutur Menteri Dody.
Apresiasi juga diberikan kepada jajaran kontraktor lokal yang menjaga dedikasi tinggi di tengah target tenggat waktu yang ketat. Proyek Sekolah Rakyat ini membawa misi sosial besar karena ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Yang Bapak kerjakan ini mulia. Ini sekolah untuk adik-adik kita yang berada di garis prasejahtera. Jadi saya minta komitmen ini terus dijaga," ujar Menteri Dody kepada penyedia jasa di lokasi proyek.
Infrastruktur pendidikan di Provinsi NTB ini dibangun di atas lahan seluas 6,71 hektare dengan total luas bangunan fisik mencapai 28.445,78 meter persegi. Kompleks senilai Rp241,97 miliar dari dana APBN ini dirancang terintegrasi meliputi gedung SD, SMP, SMA, asrama, tempat ibadah, kantin, aula serbaguna, hingga sarana olahraga.
Sejumlah langkah taktis diterapkan Kementerian PU bersama pihak kontraktor untuk mengejar target. Upaya tersebut meliputi penambahan alat berat dan tenaga kerja, penerapan sistem kerja 2-3 shift, percepatan logistik material, hingga modifikasi metode konstruksi demi efisiensi tinggi.
