Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai proyek Sekolah Rakyat sebagai proyek setengah mangkrak di Jakarta pada Jumat (22/5/2026). Rendahnya realisasi pembangunan yang baru berkisar 58-59 persen per 20 Mei 2026 menjadi penyebab keterlambatan proyek yang ditargetkan rampung pada Juni 2026 ini.
Keterlambatan ini berdampak pada target penggunaan fasilitas untuk tahun ajaran baru yang dijadwalkan pada Juli 2026. Dilansir dari Detik Finance, Dody Hanggodo mengindikasikan adanya tindakan tidak terpuji oleh oknum pejabat internal kementeriannya dalam tahap awal pelaksanaan proyek tersebut.
"Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," sebut Dody, Menteri PU.
Pihak kementerian mengklaim bahwa berbagai arahan beserta opsi penyelesaian hambatan telah diberikan sejak awal untuk mengantisipasi kendala lapangan. Kendala teknis yang seharusnya selesai pada periode Januari hingga Februari 2026 akhirnya tertunda akibat kelalaian jajaran di bawahnya.
"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan," jelas Dody, Menteri PU.
Menteri PU menyatakan dirinya terpaksa turun langsung ke lapangan guna memantau perkembangan fisik sekaligus merumuskan solusi percepatan. Ia menyayangkan instruksi terdahulu yang dinilai tidak ditanggapi secara serius oleh para bawahannya.
"Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya.Solusi yang kadang-kadang oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan," papar Dody, Menteri PU.
Evaluasi internal menunjukkan adanya ketidaksesuaian jadwal kerja, di mana terdapat kontrak pembangunan yang masa penyelesaiannya justru melampaui tenggat masuk sekolah. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait kesiapan operasional bangunan.
"Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober," sebut Dody, Menteri PU.
Kementerian PU kini memberlakukan langkah tegas berupa perombakan struktur birokrasi dari level Eselon I hingga Kepala Balai untuk mempercepat penyelesaian total 93 sekolah rakyat. Adapun wilayah yang mencatatkan progres terendah meliputi Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes, meski pemerintah optimis 88 sekolah di antaranya selesai bulan Juni.
