Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meresmikan pembentukan satuan tugas khusus guna mempercepat penyelesaian pembangunan sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada Jumat (15/5/2026). Langkah strategis ini diambil untuk memastikan 93 titik proyek pendidikan tersebut rampung sesuai target pemerintah.
Dilansir dari Detik Finance, pembentukan satgas tersebut melibatkan koordinasi lintas direktorat jenderal di lingkungan Kementerian PU. Saat ini, tercatat masih ada puluhan lokasi pembangunan sekolah rakyat yang masuk dalam kategori tertinggal dan membutuhkan penanganan intensif.
"Kalau satgas ini dibentuk sebenarnya khusus untuk sekolah rakyat sih," jelas Dody di Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Wonosobo, usai meninjau SR Wonosobo, Jumat (15/5/2026).
Dody memaparkan bahwa kehadiran satgas bertujuan untuk menuntaskan sisa pembangunan yang belum rampung dari total 93 sekolah rakyat. Fokus utama saat ini tertuju pada sekitar 20 sekolah yang proses pengerjaannya masih tertunda di berbagai daerah.
"Satu menyelesaikan 93 ini yang belum selesai, yang masih tertinggal ya. Tinggal mungkin sekitar 20-an kali, ya," sebut Dody, Menteri PU.
Kementerian PU menargetkan seluruh proses konstruksi dapat diselesaikan pada akhir tahun ini melalui percepatan proses tender. Syarat utama pelaksanaan lelang proyek adalah ketersediaan dan kesiapan lahan di lokasi pembangunan agar tidak terjadi kendala administratif di kemudian hari.
"Terus kita harus percepatan juga di 2026 ini harus mulai tender karena ada beberapa sekolah rakyat yang ditargetkan selesai di Desember. Yang sudah lahannya siap nggak ada masalah segera tender," terang Dody, Menteri PU.
Keputusan pembentukan unit kerja khusus ini juga dipicu oleh ketidakpuasan pimpinan kementerian terhadap performa salah satu unit kerja. Direktorat Jenderal Perencanaan Strategis dinilai memikul beban kerja yang terlalu berat karena banyaknya program prioritas yang ditumpuk pada satu direktorat saja.
"Jadi satgas itu karena saya melihat dan saya kecewa dengan kinerja Direktorat Jenderal Perencanaan Strategis kan. Jadi masalahnya gini loh. Ini namanya juga Perencanaan Strategis kan. Jadi semua program prioritas pemerintah tumplek-blek di sini gitu," ungkap Dody, Menteri PU.
Penumpukan program mulai dari pembangunan sekolah rakyat, sarana penunjang gizi, hingga fasilitas kesehatan di satu pintu perencanaan dianggap telah menghambat efektivitas kerja. Kondisi tersebut mendorong perlunya manajemen yang lebih spesifik untuk memisahkan beban tugas prioritas nasional.
"Apa aja coba? SR di situ, SPPG di situ, banyaklah. Pokoknya bangun rumah sakit di situ, bangun sekolah di situ, pokoknya program pemerintah tumplek-blek di situ. Tapi masalahnya kok cara kerjanya begitu," lanjut Dody, Menteri PU.
Satgas bentukan Kementerian PU ini akan mengintegrasikan berbagai elemen teknis, mulai dari sumber daya air, cipta karya, hingga bina marga. Koordinasi ini juga membuka peluang kerja sama dengan institusi keamanan jika situasi di lapangan membutuhkan dukungan tambahan.
"Satgas itu akhirnya diampu oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi, satgas ini semua yang terkait di situ semua. Ada sumberdaya air, ada ada cipta karya, ada bina marga, semua di situlah. Bahkan kalau diperlukan, saya bisa bicara dengan misalnya dengan TNI, misalnya," pungkas Dody, Menteri PU.
