Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengadakan pertemuan koordinasi dinas dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Minggu, 31 Mei 2026 untuk membahas program pemantapan pendidikan bagi puluhan ribu anak sekolah rakyat, seperti dilansir dari Suara.
Pertemuan formal yang berlangsung di tengah agenda kedinasan tersebut secara khusus membicarakan penguatan program sekolah rakyat dengan target menyasar lebih dari 45 ribu anak sekolah.
Momen diskusi antarpejabat ini terekam dalam sebuah video singkat yang diunggah oleh akun Instagram resmi Kementerian Sosial, yang kemudian memicu kritik luas dari warganet mengenai tata laksana pelaporan kinerja menteri.
Pada awal rekaman video yang beredar, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan kehadirannya dalam agenda koordinasi tersebut.
"Maaf, maaf pak saya terlambat," kata Teddy Indra Wijaya dalam video di akun Kementerian Sosial pada Minggu, 31 Mei 2026.
Mendengar hal itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf langsung merespons dengan ramah dan tidak mempermasalahkan waktu kedatangan sang Sekretaris Kabinet.
"Oh nggak apa," jawab sang menteri.
Teddy Indra Wijaya kemudian melanjutkan percakapan dengan mengutarakan rasa sungkan karena merasa telah mengganggu jadwal kerja dari Menteri Sosial.
"Maaf ganggu-ganggu," tutur Teddy Indra Wijaya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf segera menyanggah hal tersebut dan menegaskan bahwa pihak Kementerian Sosial yang memerlukan koordinasi ini.
"Oh ya nggak lah, saya yang butuh," kata Mensos.
Pihak pengelola akun media sosial kementerian juga menyertakan penjelasan tertulis mengenai substansi utama dari jalurnya rapat kerja tersebut melalui kolom keterangan.
"Dalam pembahasan tersebut dibahas pemantapan sekolah rakyat, target pendidikan kepada lebih dari 45 ribu anak," tulis sang admin.
Unggahan tersebut kemudian mendapat sorotan tajam dari publik, salah satunya dari akun @micksmarzuqs yang mempertanyakan wewenang pengambilan keputusan di tingkat penasihat kabinet.
"Kok bisa birokrasinya macam begini, kok ndak menghadap ke presiden untuk menyampaikan laporan dan berdiskusi secara langsung, emang seskab boleh ambil keputusan?" Kata @micksmarzuqs.
Kritik senada juga disampaikan oleh pengguna internet lain yang menilai alur koordinasi ini tidak sesuai dengan struktur hierarki pemerintahan yang menempatkan menteri di bawah presiden.
"Astaga!! Ini menteri loh malah lapor eselon 2! Teddy udah kayak pimpinan aja jadinya, salah kaprah gini! Kenapa lapornya ke seskab? Ment3ri lapor ke atasannya, yaitu presiden!!" sahut @madeikaha.
