Pemerintah Prancis dan Inggris mulai mengoordinasikan rencana militer multinasional untuk memulihkan arus perdagangan di Selat Hormuz melalui pengerahan kapal perang pada Senin, 11 Mei 2026. Langkah ini diambil guna menjamin kebebasan navigasi setelah jalur perairan strategis tersebut terganggu akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah sejak awal tahun.
Menteri Pertahanan Inggris John Healey dan Menteri Pertahanan Prancis Catherine Vautrin dijadwalkan memimpin pertemuan virtual yang melibatkan lebih dari 40 negara. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi para perencana militer di London pada April lalu untuk merinci teknis perlindungan pelayaran komersial.
"Kami sedang mengubah kesepakatan diplomatik menjadi rencana militer praktis untuk memulihkan kepercayaan terhadap pelayaran melalui Selat Hormuz," kata Healey.
Prancis telah mengirimkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle yang melewati Terusan Suez sejak Rabu, 6 Mei 2026. Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis menyatakan pengerahan ini berfungsi untuk menilai lingkungan operasional serta memperkuat keamanan kawasan bersama negara mitra.
Presiden Emmanuel Macron menegaskan bahwa langkah militer ini tidak dimaksudkan untuk memicu konfrontasi langsung dengan Teheran. Macron menyampaikan posisi tersebut dalam konferensi pers bersama Presiden Kenya William Ruto di Nairobi.
"Pengerahan pasukan Prancis tidak pernah dipertimbangkan," tegas Macron.
Pemimpin Prancis tersebut menambahkan bahwa pihaknya tetap bersiaga untuk membantu normalisasi lalu lintas maritim dengan tetap mengedepankan jalur komunikasi diplomatik. Macron juga menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk blokade atau pungutan liar bagi kapal yang melintas.
"Prancis siap siaga untuk membantu memungkinkan dilanjutkannya kembali lalu lintas maritim di Selat Hormuz dalam koordinasi dengan Iran," kata Macron.
Di sisi lain, Inggris mengerahkan kapal perusak HMS Dragon yang sebelumnya bertugas di Mediterania timur. Juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris menyebutkan bahwa pengiriman kapal penghancur Tipe 45 ini merupakan bagian dari perencanaan bijak untuk memastikan kesiapan koalisi multinasional.
"Kami dapat memastikan bahwa HMS Dragon akan dikerahkan ke Timur Tengah untuk bersiaga menjelang kemungkinan pelaksanaan misi multinasional dalam rangka melindungi pelayaran internasional, saat kondisi memungkinkan untuk melintas di Selat Hormuz," kata juru bicara Kemhan Inggris.
Inggris juga menekankan bahwa kehadiran HMS Dragon akan mendukung upaya pembersihan ranjau laut dan memperkuat kepercayaan sektor pelayaran komersial. Pihak kementerian menegaskan pentingnya kesiapan militer dalam merespons dinamika di jalur pelayaran tersebut.
"Pra-penempatan HMS Dragon adalah bagian dari perencanaan bijak yang akan memastikan kesiapan Inggris, sebagai bagian dari koalisi multinasional yang dipimpin bersama oleh Inggris dan Prancis, untuk mengamankan selat tersebut," ucap dia.
Rencana misi ini memicu reaksi keras dari Iran yang memperingatkan akan adanya konsekuensi bagi kehadiran kekuatan asing. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menilai tindakan London dan Paris sebagai bentuk militerisasi jalur perairan vital yang dapat memperburuk krisis.
"Setiap pengerahan angkatan laut Prancis dan Inggris di dalam atau di sekitar Selat Hormuz akan menghadapi respons tegas dan segera dari Angkatan Bersenjata Teheran," tegas Gharibabadi.
Gharibabadi menyatakan bahwa keamanan di wilayah tersebut sepenuhnya berada di bawah otoritas Iran. Ia menolak klaim perlindungan pelayaran yang dijadikan alasan oleh negara-negara di luar kawasan untuk mengirimkan kapal perusak mereka.
"Hanya Republik Islam Iran yang dapat menciptakan keamanan di selat ini," kata Gharibabadi.
Ketegangan di Selat Hormuz meningkat secara signifikan sejak pecahnya perang pada 28 Februari 2026, yang menyebabkan penurunan tajam pasokan minyak dunia. Meskipun gencatan senjata sempat disepakati pada April melalui mediasi Pakistan, blokade maritim dan ketidakpastian keamanan masih terus membayangi pasar global.
