Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi membatalkan pelaksanaan final ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta pada Senin, 18 Mei 2026.
Langkah tersebut diambil menyusul polemik penilaian juri terhadap siswi SMA Negeri 1 Pontianak, Josepha Alexandra, yang kemudian diusulkan menjadi Duta LCC, sebagaimana dilansir dari Kompas.
Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Nugraha menyampaikan bahwa penunjukan Josepha tersebut didasari oleh aspirasi dari berbagai pihak yang menginginkan apresiasi bagi siswi tersebut.
"Mudah-mudahan juga adik Josepha, karena ini salah satu aspirasi dari teman-teman juga, menginginkan agar Adik Josepha bisa menjadi Duta LCC," kata Abcandra Muhammad Akbar Nugraha, Wakil Ketua MPR RI.
Pihak pimpinan Badan Sosialisasi dan Kesekjenan MPR dijadwalkan segera bertolak menuju Pontianak guna menyampaikan langsung usulan posisi kehormatan tersebut kepada Josepha.
"Besok dari Kesekjenan akan menyampaikan hal tersebut. Mudah-mudahan bisa diterima," ujar Abcandra Muhammad Akbar Nugraha, Wakil Ketua MPR RI.
Keputusan pembatalan lomba ulang didasarkan atas kesepakatan bersama antara dua sekolah yang terlibat dalam kompetisi, yaitu SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas.
"Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Oleh karena itu, hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini," ungkap Abraham Liyanto, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI.
Evaluasi menyeluruh kini tengah disiapkan oleh pihak MPR untuk meninjau kembali kinerja dewan juri dalam pelaksanaan kompetisi Empat Pilar tersebut.
Pihak panitia berencana melibatkan pakar hukum tata negara dari setiap provinsi pada penyelenggaraan kompetisi di masa mendatang guna mencegah terulangnya kesalahan penilaian.
Persoalan ini bermula saat juri menyalahkan jawaban Josepha dalam perlombaan di Pontianak pada Sabtu, 9 Mei 2026, meski tanggapannya sama dengan peserta lain yang dinilai benar.
Sebelum keputusan pembatalan ini diambil, Sekretariat Jenderal MPR telah menonaktifkan dewan juri serta pembawa acara yang bertugas dalam acara tersebut.
