Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak realisasi kebijakan Wajib Belajar 13 tahun melalui penambahan satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara optimal pada Senin, 18 Mei 2026.
Langkah nyata bersama diperlukan segera karena tantangan pemerataan layanan pendidikan ini dinilai masih sangat besar di berbagai daerah, seperti dilansir dari Medcom.
"Kondisi ini harus segera dijawab dengan langkah nyata bersama," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis.
Ketimpangan akses terlihat dari data Centre for Strategic and International Studies (CSIS) per Agustus 2025 yang mencatat sekitar 20.000 dari 82.000 desa di Indonesia belum mempunyai layanan PAUD. Keberadaan lembaga PAUD saat ini juga masih didominasi sektor swasta dan berpusat di wilayah perkotaan.
"Stimulus pendidikan sejak dini sangat dibutuhkan untuk menanamkan fondasi belajar yang kuat bagi setiap anak bangsa agar mampu menjadi generasi penerus yang berdaya saing," ujar Lestari Moerdijat.
Guna mengejar kekurangan jumlah fasilitas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui program Satu Desa Satu PAUD. Pemerintah juga memperluas Program Indonesia Pintar (PIP) ke jenjang PAUD pada 2026 dengan anggaran Rp400 miliar untuk target awal 888.000 murid dari keluarga tidak mampu.
"Dengan beragamnya kondisi setiap daerah, dibutuhkan perencanaan dan identifikasi yang cermat untuk mewujudkan satu desa satu PAUD di Tanah Air," ujar Lestari Moerdijat.
Anggota Komisi X DPR RI tersebut turut mendorong penguatan kompetensi guru lokal dan sosialisasi program secara masif demi membangun dukungan publik. Penyelenggaraan PAUD diharapkan dapat tersebar merata serta mudah diakses hingga ke pelosok desa.
"Kualitas anak dengan stimulasi pendidikan sejak dini akan jauh berbeda dengan anak yang tidak mendapat PAUD. Dengan fondasi belajar yang kuat sejak usia dini, diharapkan target Indonesia Emas 2045, berupa bonus demografi, dapat terwujud," ujar Lestari Moerdijat.
