Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026). Langkah ini diambil setelah keputusan dewan juri terkait perbedaan artikulasi jawaban peserta memicu polemik luas di media sosial.
Dilansir dari Detik iNET, kericuhan penilaian bermula saat Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Juri memberikan pengurangan nilai 5 poin karena menganggap artikulasi jawaban tidak jelas, sementara Regu B dari SMAN 1 Sambas mendapat nilai sempurna 10 untuk jawaban dengan substansi serupa.
Keputusan tersebut memicu protes langsung dari peserta yang merasa diperlakukan tidak adil, namun dewan juri tetap pada pendiriannya. Indri Wahyuni, salah satu juri dalam kompetisi tersebut, memberikan pembelaan terhadap penilaian yang dilakukan timnya.
"Penjelasan tersebut justru memicu gelombang kritik di media sosial. Banyak netizen mempertanyakan mengapa perbedaan artikulasi bisa membuat selisih nilai sangat jauh, dari minus 5 menjadi 10," kata Indri Wahyuni, Juri.
Gelombang kritik dari publik turut melibatkan tokoh publik yang menyoroti standar penilaian kompetisi tingkat nasional tersebut. Musisi Fiersa Besari menyampaikan sindirannya melalui platform media sosial X terkait alasan teknis yang digunakan juri.
"Nyalahin artikulasi. Itu Cerdas Cermat atau Indonesian Idol?" sindir Fiersa Besari, Musisi.
Selain Fiersa, sejumlah akun media sosial menyuarakan ketidakpuasan terhadap kualitas penjurian yang dinilai merusak mental peserta didik. Akun @sri_gunadi memberikan kritik tajam terhadap profesionalisme tim penilai di lokasi acara.
"Kok bisa jurinya orang tidak qualified dan bermutu padahal ini event nasional, mereka telah merusak mental anak anak peserta, sungguh memalukan itu juri yang memberi nilai -5 dan yang bilang artikulasi," kritik @sri_gunadi, Warganet.
Ketidaksenangan publik juga mengarah pada sikap dewan juri yang dianggap enggan mengakui kekhilafan dalam mendengar jawaban peserta. Akun @kalijaga113 menilai masalah utama bukan pada suara peserta, melainkan kefokusan juri.
"Ini bukan masalah artikulasi tapi juri yg gak fokus dan arogan gak mau mengakui kesalahan," ujar @kalijaga113, Warganet.
Kritik lebih lanjut juga dialamatkan kepada pembawa acara yang meminta peserta menerima keputusan juri secara mutlak tanpa mempertimbangkan bukti rekaman. Akun @rV230523 menyoroti ketidakhadiran permintaan maaf dari pihak penyelenggara atas insiden tersebut.
"Parahnya si juri udah salah gk minta maaf malahan nyalahin anak² kata artikulasi kurang jelas dan parahnya lagi si mc ngomong anak² harus terima keputusan juri karna jurinya berkompeten, gila kesalahan koh harus d terima," kata @rV230523, Warganet.
Tuntutan agar ada konsekuensi bagi pihak pelaksana disuarakan oleh akun @MDalwayssmile yang menilai adanya unsur pelecehan terhadap argumen siswa. Penilaian berbasis artikulasi dianggap sebagai tindakan yang tidak proporsional dalam lomba akademik.
"Kedua juri dan MC harus mendapat efek jera, karena melecehkan anak yg berargumen benar dan bisa dibuktikan.. Juga rasisme krn artikulasi dipermasalahkan.." usul @MDalwayssmile, Warganet.
Sentimen negatif warganet diperkuat oleh anggapan bahwa penyelenggara bersikap antikritik saat merespons keberatan di lapangan. Akun @orenjjisun menyayangkan tidak adanya upaya verifikasi ulang melalui rekaman resmi saat terjadi keraguan.
"Udah mah anti kritik, ngegas pula. Pake segala nyalahin artikulasi. Padahal kl emg ga denger bisa minta ulang, atau simply cek rekamannya. Ga mau keliatan salah banget. Respon MC-nya jg ngeselin, dih!" tulis @orenjjisun, Warganet.
Merespons situasi tersebut, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf terbuka atas kendala yang terjadi selama pelaksanaan lomba. Ia menegaskan akan ada pembenahan menyeluruh terhadap seluruh instrumen perlombaan.
"Kami akan evaluasi sistem perlombaan, kinerja juri, teknis tata suara, hingga mekanisme banding agar kejadian seperti ini tidak terulang," ujar Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Wakil Ketua MPR RI.
Senada dengan hal itu, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penelusuran internal terhadap kronologi kejadian. Penyelidikan tersebut mencakup evaluasi teknis terkait gangguan pada perangkat suara di lokasi acara yang diduga menjadi faktor pemicu kesalahpahaman penilaian.
