Sekretariat Jenderal MPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penilaian Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Langkah ini diambil setelah munculnya polemik penilaian dewan juri dalam babak final yang berlangsung di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026).
Insiden tersebut bermula ketika Regu C dari SMAN 1 Pontianak memberikan jawaban mengenai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK. Meski memberikan jawaban lengkap, dewan juri justru mengurangi poin Regu C dan memberikan nilai kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar seorang siswi dari Regu C sebagaimana dilansir dari Nasional.
Setelah memberikan pengurangan poin kepada Regu C, juri melempar pertanyaan tersebut kepada peserta lain. Regu B kemudian memberikan jawaban yang dinyatakan benar oleh dewan juri dalam sesi rebutan tersebut.
"Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh," ucap juri.
Keputusan tersebut memicu protes langsung dari Regu C di lokasi perlombaan. Peserta merasa telah memberikan substansi jawaban yang sama dengan regu yang dinyatakan menang oleh dewan juri.
"Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B," kata peserta Regu C.
Menanggapi situasi yang viral di media sosial tersebut, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penelusuran internal secara mendalam. Panitia pelaksana fokus untuk mencari duduk perkara yang terjadi selama proses penilaian berlangsung.
"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal," ujar Siti Fauziah.
Siti mengimbau kepada seluruh pihak, termasuk guru pendamping dan masyarakat, untuk tetap menjaga kondusivitas selama proses investigasi internal berjalan. Pihaknya menyatakan tetap menghormati dedikasi seluruh peserta didik yang telah berpartisipasi.
"Sehingga Sekretariat Jenderal MPR RI mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif, menghormati seluruh peserta didik," jelas Siti.
Perbaikan mekanisme verifikasi jawaban menjadi poin utama dalam rencana evaluasi teknis mendatang. Hal ini mencakup aspek transparansi dan tata kelola keberatan yang diajukan oleh peserta selama lomba berlangsung.
"MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel," kata Siti.
Siti menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan instrumen penting dalam membumikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, masukan dari publik dianggap sebagai elemen krusial untuk menjaga integritas kompetisi.
"Oleh karena itu, masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas," tutur Siti.
Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman secara terbuka mengakui adanya kelalaian dari pihak dewan juri. Ia memastikan akan ada tindak lanjut serius atas kejadian yang mencederai objektivitas lomba tersebut.
"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Akbar.
Akbar menyoroti perlunya perbaikan pada aspek teknis seperti tata suara dan sistem banding agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Ia menekankan bahwa profesionalisme juri harus menjadi catatan utama bagi penyelenggara.
"Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," pungkas Akbar.
