Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi terkait polemik penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar di Kalimantan Barat pada Rabu (13/5/2026). Permintaan maaf ini merespons kritik publik setelah adanya kendala teknis dan penilaian pada babak final lomba tersebut.
Dilansir dari Nasional, pimpinan MPR menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi adanya sejumlah kekurangan selama proses kompetisi berlangsung. Muzani memastikan bahwa masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan evaluasi internal lembaga untuk memperbaiki metode sosialisasi di masa mendatang.
“Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kekhilafan dalam penyelenggaraan itu,” kata Ahmad Muzani, Ketua MPR.
Politisi Partai Gerindra tersebut juga memberikan apresiasi kepada para peserta yang secara terbuka menyuarakan keberatan mereka. Menurutnya, tindakan protes terhadap hasil penilaian merupakan cerminan dari kedewasaan berdemokrasi yang tumbuh di kalangan generasi muda.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik,” ungkap Ahmad Muzani, Ketua MPR.
Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan teknis, MPR memandang metode cerdas cermat tetap menjadi instrumen strategis untuk membumikan nilai-nilai kebangsaan. Evaluasi menyeluruh dijanjikan akan dilakukan guna menyempurnakan kualitas kegiatan rutin tersebut agar tidak lagi menuai protes serupa.
“Kami akan terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan-kegiatan MPR yang hari ini terus kita dengarkan pandangan dari masyarakat dengan berbagai macam media yang kita dengar,” pungkas Ahmad Muzani, Ketua MPR.
Program sosialisasi ini sendiri mencakup empat materi utama, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini mulai diperkenalkan secara masif sejak masa kepemimpinan Taufiq Kiemas sebagai upaya negara dalam memperkuat ideologi bangsa di tengah masyarakat.
Namun, dalam sejarah hukumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah membatalkan istilah "Empat Pilar" melalui Putusan Nomor 100/PUU-XI/2013. MK berpendapat bahwa menyejajarkan Pancasila dengan tiga pilar lainnya dapat mengaburkan posisi Pancasila sebagai dasar filosofi negara yang kedudukannya lebih tinggi.
“Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi, yaitu di samping sebagai dasar negara juga dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara, dan sebagainya. Oleh karena itu, menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dapat mengaburkan posisi Pancasila dalam makna yang sedemikian itu,” kata Ahmad Fadlil Sumadi, Hakim Konstitusi.
Hingga saat ini, MPR tetap menjalankan mandat undang-undang untuk melakukan sosialisasi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
