Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan seluruh dewan juri serta pembawa acara (MC) dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026. Keputusan ini diambil menyusul munculnya polemik penilaian pada babak final yang menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Dilansir dari Nasional, Sekretariat Jenderal MPR RI secara resmi menyampaikan bahwa tindakan penonaktifan personel ini merupakan respons langsung atas kegaduhan yang terjadi. Pihak penyelenggara mengakui adanya kelalaian dalam proses penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba tersebut.
"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini," tulis pernyataan resmi MPR dikutip dari akun Instagram @mprgoid, Selasa (12/5/2026).
Lembaga negara tersebut juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan atas insiden ini. MPR menekankan bahwa setiap kegiatan pendidikan bagi generasi muda seharusnya menjadi wadah yang menjunjung tinggi sportivitas serta keadilan.
"MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," demikian bunyi pernyataan itu.
Sebagai langkah perbaikan, MPR RI berkomitmen melakukan audit total terhadap mekanisme teknis perlombaan. Hal ini mencakup sistem verifikasi jawaban serta tata cara pengajuan keberatan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
"MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel," tulis pernyataan tersebut.
Apresiasi juga diberikan kepada para peserta, guru pendamping, hingga masyarakat yang telah memberikan perhatian kritis terhadap jalannya lomba. Fokus utama evaluasi ini adalah memastikan semangat pembelajaran yang konstruktif tetap terjaga bagi para siswa.
Kronologi Kontroversi Final LCC Kalbar
Ketegangan bermula saat babak final LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026). Perlombaan ini mempertemukan tiga sekolah terbaik, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Persoalan mencuat pada sesi rebutan ketika juri memberikan pertanyaan mengenai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Regu C dari SMAN 1 Pontianak memberikan jawaban secara lengkap.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar seorang siswi dari Regu C.
Namun, dewan juri justru menganggap jawaban tersebut salah dan memberikan pengurangan lima poin kepada Regu C. Kesempatan menjawab kemudian dilempar kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas yang memberikan jawaban serupa.
"Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh," ucap juri saat itu.
Perbedaan perlakuan ini memicu protes spontan dari Regu C yang merasa telah menyebutkan unsur yang sama dengan Regu B. Siswa dari SMAN 1 Pontianak tersebut menegaskan keberatan mereka di hadapan hadirin.
"Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B," kata peserta Regu C.
Meskipun juri sempat berargumen bahwa Regu C tidak menyebutkan unsur 'pertimbangan DPD', rekaman dan kesaksian audiens di lokasi menunjukkan hal sebaliknya. Kendati ada protes keras, hasil akhir perlombaan pada hari tersebut tetap tidak berubah.
