Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan penyelenggaraan ulang babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar di Kalimantan Barat setelah pelaksanaan sebelumnya menuai polemik. Keputusan ini diambil sebagai langkah evaluasi atas adanya kekurangan dalam proses penilaian perlombaan tersebut.
Dilansir dari Nasional, Ahmad Muzani mengungkapkan permohonan maaf dan pengakuan atas kendala teknis yang terjadi dalam acara yang berlangsung di tingkat provinsi tersebut. Pihak MPR berkomitmen untuk memperbaiki kualitas kompetisi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.
"Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kekhilafan dalam penyelenggaraan itu," ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
MPR memastikan bahwa pelaksanaan ulang akan melibatkan tim penilai baru guna menjaga objektivitas kompetisi. Selain itu, jajaran pimpinan lembaga akan terjun langsung untuk memantau jalannya acara dari awal hingga selesai.
"Juri yang akan menjuri dalam Lomba Cerdas Cermat tersebut adalah juri independen,” jelas Muzani.
Langkah perbaikan ini juga menjadi bentuk penghargaan terhadap sikap kritis para siswa peserta lomba. Muzani menilai keberanian para peserta dalam menyuarakan ketidakpuasan merupakan cerminan dari pembelajaran politik yang sehat.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik,” ungkap Muzani.
Kritik tajam sebelumnya datang dari pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga, yang menilai jalannya lomba tersebut justru menjauh dari nilai luhur kenegaraan. Ia menyoroti perilaku juri dan pembawa acara yang dinilai tidak adil pada Jumat (15/5/2026).
"Sangat ironis bila sosialisasi LCC Empat Pilar MPR RI itu yang salah satunya ingin menggelorakan demokrasi Pancasila justru tercoreng oleh perilaku juri yang otoriter," ujar Jamiluddin.
Jamiluddin berpendapat bahwa kesalahan dalam memberikan nilai menunjukkan ketidakpahaman terhadap esensi demokrasi Pancasila. Hal ini dianggap sebagai kontradiksi mengingat tujuan utama LCC adalah membumikan ideologi negara.
"Dengan semena-mena menilai jawaban peserta LCC mengindikasikan juri tersebut abai terhadap makna demokrasi Pancasila," sambungnya.
Selain faktor penjurian, Jamiluddin juga memberikan catatan khusus kepada pembawa acara. Menurutnya, kegagalan dalam menjaga prinsip keadilan telah mencederai integritas kompetisi yang mengusung nama besar konstitusi negara.
"Jadi, juri menunjukkan watak otoriternya, sementara MC menonjolkan ketidakadilannya dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan makna Empat Pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Jamiluddin.
Respons negatif yang muncul dari publik dianggap sebagai reaksi yang wajar karena tingginya harapan masyarakat terhadap kualitas acara MPR RI. Jamiluddin menegaskan bahwa setiap kegiatan sosialisasi kenegaraan harus menjadi teladan bagi masyarakat luas.
"Wajar bila insiden di acara LCC Empat Pilar MPR RI mendapat respon negatif dari masyarakat. Sebab, masyarakat berharap acara itu seharusnya menggambarkan penghayatan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar Jamiluddin.
