Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memutuskan untuk menggelar ulang babak Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu (13/5/2026). Keputusan ini diambil menyusul protes peserta dan sorotan publik terkait polemik penilaian juri dalam kompetisi tersebut.
Pengulangan lomba ini dilatarbelakangi oleh insiden penilaian pada sesi rebutan yang melibatkan SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau di Pontianak, Sabtu (9/5/2026). Dilansir dari Nasional, pimpinan MPR telah meninjau laporan dari Sekretaris Jenderal mengenai kesalahan teknis yang terjadi di lapangan.
"Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya," kata Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Muzani menyampaikan permintaan maaf atas kendala yang muncul selama proses penyelenggaraan di tingkat provinsi tersebut. Pihaknya mengakui adanya keterbatasan teknis dari panitia pelaksana saat sesi final berlangsung.
"Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kekhilafan dalam penyelenggaraan itu," ujar dia.
Langkah perbaikan yang akan diambil mencakup perombakan komposisi dewan juri untuk memastikan objektivitas pada kompetisi ulang. Panitia akan merekrut tenaga ahli dari luar lingkungan sekretariat jenderal sebagai penilai independen.
"Juri yang akan menjuri dalam Lomba Cerdas Cermat tersebut adalah juri independen," jelas Muzani.
Selain perubahan juri, pengawasan ketat akan diberlakukan guna menjaga kredibilitas hasil perlombaan. Kehadiran pimpinan lembaga secara langsung dimaksudkan untuk menjamin keadilan bagi seluruh sekolah yang bertanding.
"Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir," ucapnya.
Ketua MPR tersebut juga memberikan apresiasi terhadap keberanian para siswa dalam menyampaikan keberatan mereka secara terbuka. Menurutnya, tindakan kritis para peserta mencerminkan pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi yang sedang dilombakan.
"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik," ungkap Muzani.
Evaluasi menyeluruh akan tetap dilakukan terhadap metode sosialisasi melalui cerdas cermat ini. Hal tersebut bertujuan agar standar penilaian tetap konsisten dalam mengenalkan pilar kebangsaan kepada generasi muda.
"Kami akan terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan-kegiatan MPR yang hari ini terus kita dengarkan pandangan dari masyarakat dengan berbagai macam media yang kita dengar," pungkasnya.
Konflik penilaian ini bermula ketika Regu C dari SMAN 1 Pontianak memberikan jawaban mengenai lembaga yang memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK. Juri awalnya mengurangi poin Regu C karena dianggap tidak menyebutkan unsur 'DPD', padahal peserta merasa sudah menyertakannya dalam jawaban lengkap.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar seorang siswi dari Regu C.
Setelah poin Regu C dikurangi, pertanyaan dilempar ke regu lain yang kemudian dinyatakan benar oleh juri. SMAN 1 Sambas yang berada di Regu B mendapatkan poin tambahan setelah memberikan inti jawaban yang dianggap tepat oleh tim penilai.
"Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh," ucap juri.
Protes keras segera dilayangkan oleh Regu C sesaat setelah nilai diberikan kepada tim lawan. Mereka menegaskan bahwa tidak ada perbedaan substansi antara jawaban yang mereka berikan dengan jawaban Regu B.
"Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B," kata peserta Regu C.
Meskipun Regu C sempat meminta kesaksian dari para penonton di lokasi acara, dewan juri tetap pada keputusan awal hingga akhir acara. Kondisi inilah yang memicu pimpinan MPR untuk melakukan intervensi dengan menetapkan jadwal ulang babak final tersebut.
