Provinsi Kalimantan Timur dikenal sebagai tulang punggung industri batubara Indonesia dengan kontribusi ekspor mencapai 33 persen nasional. Berdasarkan data BPS 2024, nilai ekspor tersebut menembus angka Rp414 triliun.
Namun, angka ekonomi yang fantastis tersebut berbanding terbalik dengan kondisi akses energi di sejumlah wilayah pelosok. Masih banyak daerah yang belum mendapatkan pasokan listrik stabil untuk kebutuhan dasar harian.
Kesenjangan akses energi ini menjadi sorotan utama dalam film dokumenter berjudul Pelita Asa yang diproduksi oleh Project CASE for Southeast Asia. Dilansir dari Suara, film ini memotret realitas kehidupan warga di Dusun Donomulyo hingga Desa Muara Enggelam.
Desa Muara Enggelam menjadi representasi nyata sulitnya menjangkau infrastruktur energi konvensional karena kendala geografis. Tanpa akses jalur darat, pembangunan jaringan kabel listrik dari pemerintah hampir tidak mungkin dilakukan.
Selama bertahun-tahun, warga desa ini hanya bisa mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Akibatnya, pasokan listrik sangat terbatas dan hanya tersedia mulai sore hingga malam hari saja.
Kondisi terisolasi ini mendorong masyarakat setempat untuk mencari solusi secara mandiri. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes), warga bergotong royong mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
"Di seluruh kecamatan Muara Wis ini hanya Desa Muara Enggelam saja yang tidak punya akses jalur darat. Karena keterbatasan ini, kami dipaksa harus mandiri, salah satunya dengan membangun PLTS, karena hanya ini yang bisa kami dapatkan dan sesuai dengan kebutuhan desa," ujar Aliansyah, Staf Kaur Keuangan Desa Muara Enggelam.
Kehadiran PLTS yang beroperasi siang hari telah mengubah wajah ekonomi desa. Ibu rumah tangga kini bisa memanfaatkan perangkat elektronik dan berbagai warung kecil mulai berkembang berkat listrik yang lebih andal.
Visi Transisi Energi Menuju Indonesia Emas 2045
Tantangan di Kalimantan Timur tidak hanya soal akses, tetapi juga ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor fosil. Ribuan warga menggantungkan hidup pada industri batubara, sehingga transisi energi harus mengedepankan prinsip keadilan sosial.
Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kementerian PPN/Bappenas, Yusuf Suryanto, menekankan pentingnya transisi energi dalam agenda pembangunan jangka panjang. Hal ini menjadi kunci strategis menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
"Percepatan transisi energi di bidang ketenagalistrikan menjadi salah satu langkah utama atau game changer untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan," ujar Yusuf.
Menurut Yusuf, proses transisi ini tidak boleh sekadar mengganti teknologi fosil menjadi energi bersih. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh layanan energi yang berkualitas dan berkelanjutan.
"Harapan kami ini lebih dari sekadar perpindahan teknologi. Ini tentang bagaimana kita bisa memberikan pelayanan energi yang andal, berkelanjutan, dan bersih kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga dalam jangka panjang kualitas hidup bisa meningkat," kata Yusuf.
Kesenjangan akses listrik saat ini masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak agar transisi energi menjadi gerakan nasional yang inklusif.
