Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendesak seluruh pemerintah daerah untuk segera menyediakan saluran siaga (hotline) layanan darurat penanganan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren.
Langkah ini menyusul keprihatinan mendalam atas maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa wilayah, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Senin (18/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Temu Nasional Pondok Pesantren: Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual yang berlangsung pada Senin (18/5/2026) malam.
"Kepada semua pemerintah daerah, saya berharap betul, buka hotline, buka hotline se-hotline-hotline-nya kira-kira begitu," kata Cak Imin, dalam sambutannya di acara Temu Nasional Pondok Pesantren: Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual, Senin (18/5/2026).
Penyediaan fasilitas pengaduan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat hingga ke tingkat paling bawah demi mempercepat respons penanganan kasus.
Apresiasi juga diberikan terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) atas inisiatif cepat mereka dalam mengaktifkan layanan serupa terlebih dahulu.
"Terima kasih Bu Arifah (Menteri PPPA) juga respons cepat Menteri Pemberdayaan Perempuan," ujar dia.
Menurut pandangan pemimpin PKB tersebut, situasi kekerasan yang meliputi aspek fisik, psikis, hingga seksual di lembaga pendidikan keagamaan kini telah mencapai kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
"Peristiwa kekerasan, baik kekerasan fisik, mental, maupun kekerasan seksual di seluruh lini terjadi. Saya secara pribadi berkesimpulan sudah sampai pada level darurat kekerasan," ujar Cak Imin.
Agenda Temu Nasional Pondok Pesantren yang diinisiasi oleh PKB tersebut turut dihadiri oleh Pengasuh Ponpes KH Said Agil Siroj, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.
